Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Minahasa Maya Kainde, SH, MAP mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) kolaborasi implementasi Sistim Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) secara Nasional, di Hotel Mulia Jakarta selama 4 hari dari 16-19 Oktober 2023.

Rakornas SPBE tersebut dibuka Wakil Menteri Komunikasi Dan Informatika (Wamenkominfo) RI, Nezar Patria, S.Fil, M.Sc, MBA. kemudian dilanjutkan penyampaian dari Direktur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Drs H Teguh Setyobudi M.Pd.

Diketahui Rakornas SPBE selain jajaran Kemenkominfo RI, dihadiri 33 pejabat dari Kementerian, Badan, dan 56 lembaga non kementerian baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Juga diikuti oleh kepala-kepala daerah serta seluruh Kadis Kominfo di Kabupaten Kota di Indonesia.

Direktur layanan aplikasi informatika, Bambang Dwi Anggono, S.Sos, M.eng dalam laporannya kegiatan mengatakan bahwa Rakornas SPBE ini merupakan kegiatan tahunan, dan bagian dari pelaksanaan tugas atau mandat yang diberikan kepada Kemenkominfo yang diturunkan pada Dirjen Aplikasi Informatika, dan secara teknis ke Direktorat Aplikasi Pemerintahan.

Sementara Wamen Kemenkominfo RI Nezar Patria, S.Fil, M.Sc, MBA dalam sambutannya, menyampaikan di era transformasi digital yang terjadi disemua sektor telah membawa beragam dampak positif dalam penyediaan layanan pemerintahan. 

"Namun, dengan kehadiran beragam inisiatif diseluruh sektor ini demi meningkatkan efisiensi, serta kelincahan pelaksanaan penyediaan eGovermen yang mengedapankan kolaborasi dan sinergisme pun menajadi kunci utama," kata Wamen.

Lanjut dikatakannyaa, indeks perkembangan egovermen Indonesia sendiri menunjukan tren yang positif, baik secara tata kelola layanan pemerintahan maupun partisipasi masyarakat Indonesia dalam pembuatan kebijakan. Sebab, peringkat negara kita naik dari tahun 2018 yang berada di 107, kini menjadi peringkat 77 dari total 193 negara di tahun 2022 kemarin.

"Skor tersebut menunjukan adanya peningkatan kualitas layanan internet, ketersediaan infrastruktur layanan telekomukasi, dan kecakapan SDM di Indonesia. Tak hanya itu, karena tingkat partisipasi masyarakat di Indonesia dapat diukur berdasarkan indikator einformacian, ekonsultacion, and disesion making, menunjukan peningkatan secara pesat dari peringkat 92 pada tahun 2018 menjadi peringkat ke 37 pada tahun 2022," ungkapnya.

Berkaca dari data-data itu, Nezar Patria, yakin kita sudah on the truck. Karena Inisiatif SPBE yang dicanangkan sejak tahun 2019 kemudian diperkuat oleh kebijakan arsitektur SPBE yang dikeluarkan tahun ini menjadi panduan implementasi bagi kita.

"Meskipun masih banyak peningkatan yang harus dilakukan dari aspek integrasi pelayanan elektronik. Namun, kita sudah mulai berbenah,"ujarnya.

Sebagai contoh, negeri bernama Estonia di benua Eropa, sudah lebih maju dalam meregulasi dalam melaksanakan integrasi pelayanan elektronik. Sebab pengembangan SPBE di negara mereka sudah berjalan sejak 1998, yang dimulai dengan pembuatan identitas digital secara integrasi sesuai dengan database diberbagai instansi pemerintahan.

Meskipun terintegrasi dengan database. Menurur Wamen Nezar Patria, negara Estonia itu terus melakukan pengembangan untuk mengelola infrastruktur manajement data secara desentralisasi. 

"Penyediaan layanan pemerintahan Estonia, merupakan negara pertama di dunia yang meluncurkan e-residensi, sebuah program yang menyediakan akses bagi non penduduk di negara mereka," bebernya.

Inovasi tersebut memberi dampak positf kepada masyarakat dengan peningkatan keefektifan pelayanan publik melalui sistim online, dan meningkatkan partisipasi masyarakat serta mendapatkan penambahan pendapatan negara melalui sektor teknologi dan informasi komunikasi.

"Pelaksanaan kegiatan ini sesuai Perpres SPBE, dan harus dilakanakan dengan mengedapankan beragam prinsip, meliputi keterpaduan, kesinambungan, efelisiensi, serta interoperabilitas sehingga kolaborasi dan sinergisme menjadi kunci SPBE yang terpadu," kata Wamen.

Sebagai chief Officer SPBE sesuai amanat Perpres SPBE dan Perpres Arsitektur SPBE. Maka Kementerian Kominfo bertanggung jawab tidak hanya mnyelenggarakan infrastruktur SPBE. Namun, melakukan koordinasi pembangunan serta pengembangan Aplikasi SPBE tersebut.

"Tentunya, pelaksnaan akan dilakukan koordinasi sengan Kemenpan RB selaku koordinator SPBE, maupun Kementerian atau lembaga yang menampung layanan publik terkait. Sebab, kami mampu dan siap berkolaborasi untuk menyelenggara SPBE maupun menghadirkan kebijakan, guna menunjang pelaksanaan SPBE sesuai koridor hukum yang berlaku," ungkapnya.

Usai sambutannya, Wamen Nezar Patria, langsung membuka Rakornas kolaborasi Implementasi SPBE itu, dan memberikan pantun.

"Pergi ke Jepang mampir di Obe, beli moci dan teh maca, mari kencangkan kolaborasi SPBE untuk suksesnya transformasi digital Indonesia," tandasnya.

Sementara itu, Kadis Kominfo Minahasa Maya Kainde, SH, MAP mengatakan keikutsertaan dirinya dalam Rakornas kolaborasi implementasi SPBE Nasional di Jakarta, karena untuk melakukan pembaruan SPBE guna mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan mensejahterakan masyarakat.

"Karena, penerapan SPBE ini menjadi salah satu faktor pendukung terlaksananya pelayanan pemerintahan yang efisien dan efektif di Kabupaten Minahasa. Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa dibawah kepemimpinan Dr Jemmy Stani Kumendong, M.Si juga mendukung SPBE sebagaimana yang disampaikan oleh Wamenkominfo RI itu," pungkasnya. (Erwien Bojoh)