Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), melakukan entry meeting dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltim tahun anggaran 2022.

Agenda yang digelar di Aula Kantor Bupati pada Senin (6/2) itu, dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Oskar Manoppo, Sekretaris Daerah (Sekda) Sonny Warokka, para asisten, camat dan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Boltim.

Pada kesempatan itu, Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto S.Sos., M.Si., mengatakan, terkait pemeriksaan tersebut sudah ditetapkan sehingga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus kooperatif.

“Hari ini sudah ditetapkan sebagai hari pertama pemeriksaan oleh BPK yang sudah terjadwal seperti tahun-tahun kemarin, ini menjadi sesuatu yang baik yang akan menjadi kontrol bagi kinerja, terutama keuangan kita. Oleh karena itu, saya berharap kepada seluruh OPD bersikap kooperatif menyediakan berbagai data yang dibutuhkan oleh BPK,” kata Mamonto.

Top eksekutif Boltim ini berharap, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah diraih beberapa kali dapat dipertahankan.

“Sudah sembilan kali kita mendapatkan opini WTP, ini tentu menjadi sebuah kebangaan buat kita semua. Saya berharap kita bisa tetap mempertahankan opini itu, karena ini menjadi sebuah standar bagi seluruh pemerintah daerah dan kondisi keuangannya,” ujarnya.

“Sang Petarung” menyebutkan, setelah sembilan kali mereka diganjar dengan opini WTP, maka sudah tahu persis apa yang mereka siapkan.

“Saya tentu akan menggunakan hasil pemeriksaan BPK ini untuk mengevaluasi kinerja dari SKPD yang ada. Ini menjadi standar juga saya untuk melakukan penilaian terhadap SKPD,” terang bupati.

Sementara itu, Ketua Tim BPK Provinsi Sulut, Ronny Chistanto menuturkan, kedatangan mereka di Kabupaten Boltim untuk melakukan pemeriksaan LKPD secara keseluruhan.

“Kali ini saya bersama tim datang kemari dalam rangka pemeriksaan interim dalam keseluruhan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan anatomi dari undang-undang,” tandasnya. (Gazali Ligawa)