Eksekutif-Legislatif Bolsel 'Debat Kusir'

Lantaran Asumsi PE Tahun 2013


Bolsel, ME

Dua lembaga pemerintah tertinggi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) terlibat perdebatan. Asumsi Pertumbuhan Ekonomi (PE) yang dipatok Pemkab sebesar 8,09 persen jadi akar perdebatan.

Dituding tak masuk akal oleh DPRD, Pemkab pun bereaksi. Tudingan itu dinilai keliru. Penetapan angka asumsi sebesar itu oleh Pemkab dinilai mempunyai dasar yang kuat. Menurut Kabid Ekonomi  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), AIK Budiartha, PE Kabupaten Bolsel dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Ia menjelaskan, sejak 2010 PE Bolsel mengalami pertumbuhan sebesar 6,82 persen. Sedangkan sektor tersier tumbuh rata-rata di atas PE 10,12 persen. Sektor primer 4,45 persen dan sekunder 4,03 persen. Sementara PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) 2011 atas dasar harga, berlaku sebesar Rp546,47 M, untuk atas dasar harga konstan, senilai Rp290,09 M. "Tahun depan juga daerah ketambahan alokasi dana sebesar 20,24 persen dari tahun sebelumnya," jelas Budi sapaan akrabnya kemarin.

Sehingga berdasarkan asumsi itu, angka asumsi PE 8,09 menurutnya sangat rasional untuk dapat terpenuhi. Apalagi ditopang sembilan sektor yang berkontribusi dalam peningkatan PE seperti sektor pertanian yang pada tahun 2011 tumbuh sebesar 2,86 persen. Kemudian pertambagan dan penggalian 7,72 persen, industri pengolahan walau masih dalam skala kecil tumbuh 3,12 persen, sektor listrik gas dan air bersih 4,46 persen. Melihat itu, menurut Budi, Pemkab Bolsel sangat optimis asumsi PE 8,09 persen akan dicapai.

Hal senada juga dikemukakan Kabag Humas dan Protokol Bolsel, Ahmadi Modeong. Menurut dia, tudingan DPRD Bolsel terkait penetapan angka asumsi PE 2013 yang tak berdasar justru patut dipertanyakan.

Angka 8.09 persen itu sangat masuk akal sesuai kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Artinya kerja pemerintah selama ini punya progress yang positif. "Kalau asumsinya tinggi kan pertumbuhannya ekonominya baik," papar Modeong.

Ini menurut dia seharusnya didukung DPRD, bukan sebaliknya mempertanyakan. Disamping itu, penetapan angka asumsi PE Bolsel melebih Pemprov Sulut menurut Modeong karena sebagai daerah baru instrumen perhitungannya berbeda. Kenaikan satu sektor saja, bisa menyentuh angka 100 persen. Berbeda dengan provinsi, varibel hitungannya lebih banyak."Jadi kami mengharapkan, ada sinergitas antara eksekutif dan legislatif," pungkas Modeong. (eskolano kakunsi)

 

Foto: Kabag Humas dan Protokol Setdakab Bolsel, Ahmadi Modeong. (ist)



Sponsors

Sponsors