Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), disorot. Kasus pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 20 orang siswa miskin oleh Plt. Kepala Sekolah (Kepsek) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Dumoga, menjadi pemicu. Wakil rakyat Gedung Cengkih meminta kepolisian usut tuntas.

 

Penegasan ini disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Julius Jems Tuuk, Selasa (24/1). Ia mengatakan, ketika Komisi II DPRD Sulut melaksanakan kunjungan lapangan dan melewati SMA N 1 Dumoga, ada unjuk rasa terkait dengan kepsek memotong beasiswa PIP kepada murid SMA. Dipotong untuk membayar dana komite.

 

"Hari Jumat kan, Komisi II ada turun lapangan. Kemudian ketika saya lewat di depan SMA N 1 Dumoga, teman-teman mencegat saya di mana ada unjuk rasa anak-anak 20-an sekian dan orang tua murid. Karena dicegat, saya turun. Terkait dengan kepala sekolah memotong beasiswa PIP kepada murid-murid SMA. Dipotong untuk membayar dana komite sebesar 85.000 rupiah per siswa, per bulan. Itu penyebabnya," kata Tuuk yang juga wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) Bolaang Mongondow.

 

"Dana komite ini kemudian saya bahas dengan kepala sekolah, orang tua murid, dan guru-guru karena saya pikir selesai pada saat itu," sambungnya.

 

Ditambahkannya, pegangan dari kepala sekolah adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 Tahun 2027 point 7, soal sumbang sukarela.

 

"Memang benar Pergub telah dikeluarkan Bapak Gubernur, tetapi itu dijadikan standar yang harus dibayar. Nah, sebagai anggota DPRD saya menyesal. Kenapa dana PIP dibayar untuk membayar dana komite. Mungkin satu-satunya di Indonesia yang terjadi beasiswa kepada murid-murid miskin yang seharusnya dibelanjakan baju, seragam, baju dan sepatu, itu dipotong untuk membayar dana komite dan dipotongnya itu satu semester," terang Tuuk yang juga politisi PDIP Sulut.

 

Data yang dikantongi, murid-murid yang dikategorikan miskin hanya menerima Rp 450.000 per semester dari Rp. 1.000.000 per tahun. 

 

"Saya pasti kawal kasus ini. Kasus pemotongan PIP yang dipotong oleh sekolah menurut saya ini pidana. Tapi kalau masalah ini dibawa ke kepala dinas provinsi, saya tidak yakin ini selesai. Karena sebagai anggota DPRD Sulut mengacu dari kejadian yang terjadi di sekolah-sekolah," lanjutnya.

 

"Saya menduga, oknum-oknum yang ada justru senang dengan kasus ini. Sebagai contoh SMK Bolaang, ini kasus-kasus sudah dua tahun lebih dipelihara. Saya menduga, bukan menuduh bahwa ada oknum-oknum di dinas pendidikan provinsi yang memang memelihara ini, mungkin dijadikan ATM," sambungnya.

 

Berkaitan dengan SMA N 1 Dumoga yang didapati kasus, diharapkan dapat diselesaikan oleh gubernur.

 

"Kalo berbicara kepada BKD, Pak Clay Dondokambey, saya tidak percaya. Minta maaf saya tidak percaya dengan Pak Clay dapat menyelesaikan kasus ini, karena ada beberapa kasus yang saya sampaikan tidak ada tindakan lanjut," terangnya.

 

Dirinya pun mendorong orang tua murid untuk melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian sebagai salah satu cara menyelesaikan kasus dan tidak boleh terjadi di Sulut. 

 

"Mungkin ada yang lain melakukan ini tetapi tidak terekspos. Saya juga berterima kasih kepada murid-murid SMA N 1 Dumoga yang berani bersikap dan saya berharap orang tua murid yang anaknya mendapatkan PIP, musti meluangkan waktu melaporkan persoalan ini ke aparat penegak hukum. Yang pertama, kasus pidana dan yang kasus kedua, menurut saya tindakan tidak beretika yang dipertontonkan Kepsek SMA N 1 Dumoga," tandasnya. (Eka Egeten)