Dalam rangka melaksanakan agenda nasional ke-10 tahun, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan sensus pertanian serentak di Indonesia.

Menaggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Mat Sunardi mengatakan, BPS perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda).

“Berkaitan dengan hal itu, BPS perlu mendapatkan masukan dan dukungan dari pemerintah daerah dan instansi teknis di kabupaten kota, sehingga pada kesempatan ini BPS mengundang para petugas lapangan penyuluh, operator input data dan menteri pertanian,” ujar Sunardi, Sabtu (3/12).

Ia memberitahu, Distan Boltim mendapatkan undangan sekaligus menjadi salah satu pemateri sehingga bisa memberikan konsep pemikiran dalam menyukseskan ST-2023 nanti.

“Adapun harapan BPS dengan adanya sensus pertanian setiap 10 tahun sekali antara lain, diperolehnya struktur sektor pertanian dalam berbagai aspek baik kondisi petani, lahan pertanian, laju alih fungsi, kelembagaan tani dan kondisi sektor pertanian secara mikro,” terangnya.

Sunardi menyebutkan, informasi data bahan perumusan, kebijakan stack holder dari pemerintah pusat untuk menunjang sektor pertanian di daerah karena masih tercatat sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

“Mendapatkan informasi data yang terupdate sebagai bahan perumusan kebijakan stack holder di pusat dan daerah menunjang sektor pertanian secara umum karena masih tercatat sebagai penyumbang PDRB yang signifikan,” tandasnya. (Gazali Ligawa)