Usulan pupuk bersubsidi di tahun 2023 diseriusi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Hal tersebut terlihat saat Dinas Pertanian (Distan) Boltim, melakukan verifikasi data bagi para petani.

Kepala Distan Boltim, Mat Sunardi mengatakan, hal ini bertujuan agar Kelompok Tani (Poktan) yang tergabung harus melengkapi datanya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK) sesuai syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

“Tujuannya agar petani yang tergabung dalam kelompok tani betul petani yang akan membutuhkan pupuk subsidi 2023, karena harus dilengkapi datanya dengan NIK, KK, sebab sesuai syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian,” ujar Sunardi, Sabtu (19/11).

Ia menyebutkan, metode ini dilakukan agar petani yang ingin membeli pupuk bersubsidi sudah terdaftar dan memiliki lahan seluas 2 hektare.

“Dengan metode ini mudah-mudahan tidak ada lagi usulan petani yang salah sasaran namun dengan catatan, bagi petani yang ingin membeli pupuk bersubsidi harus terdaftar dan tergabung dalam kelompok tani. Memiliki lahan garapan maksimal dengan luasan dua hektare dan sasaran hanya pada pada sembilan komoditas saja,” terangnya.

Sunardi menuturkan, kelompok tani yang belum terdaftar dipastikan tidak dapat memiliki pupuk bersubsidi karena Poktan nantinya akan diberikan kodefikasi dalam sistem.

“Bagi petani yang tidak bergabung dalam wadah kelompom tani, maka dipastikan tidak akan dapat membeli pupuk subsidi di tahun 2023 karena semua Poktan akan diberikan kodefikasi dalam sistem nantinya. Kalau nama belum terdaftar tidak bisa beli pupuk, tapi pupuk yang tidak di subsidi pemerintah tentu harga lebih mahal dan sesuai harga yang berlaku di pasaran,” tandasnya. (Gazali Ligawa)