Upaya kedaulatan pangan terus digencarkan di Bumi Nyiur Melambai. Memasuki tri wulan kedua dan masuk triwulan ketiga, pemerintah Sulawesi Utara (Sulut) dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi berada di rata-rata nasional atau berada di 6,62 persen. Dalam penanggulangan inflasi di triwulan ketiga masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 5 sekian persen.

 

Hal ini disampaikan Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Selasa (8/11), saat rapat paripurna dalam rangka Penetapan Propemperda DPRD Sulut Tahun 2023, Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Tentang APBD Sulut Tahun 2023 dan Pengambilan Keputusan terhadap 3 Ranperda serta Penyampaian atau Penjelasan Gubernur terhadap 2 Ranperda, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut. Ia mengatakan, dengan mempersiapkan kemungkinan dari analisa terjadinya krisis global yang akan berdampak secara signifikan dalam kehidupan bermasyarakat.

 

"Maka dalam APBD 2023 saya sangat bersyukur atas apa yang dibahas berhari-hari dan hari ini kita bersepakat pengambilan keputusan untuk ke depan mendapatkan kerjasama DPRD, eksekutif Sulut bisa selaras dan berjalan lurus," kata Olly.

 

Ia melanjutkan, apa yang diputuskan di rapat paripurna  DPRD Sulut akan membuat dan berdampak positif apabila terjadi hal-hal yang tidak inginkan di tahun-tahun yang akan datang. 

 

"Kita sudah sedia payung sebelum hujan. Tadi Bapak Wakil Gubernur (Wagub) sudah bilang ke saya. Pak bagaimana kita canangkan, setiap hari Jumat kita makan ubi batata, milu rebus dan pisang. Nyanda perlu makan nasi karena beras masih dibutuhkan orang-orang lain, karena orang-orang so subur-subur," lanjutnya.

 

"Jadi jangan torang makan roti, karena roti itu barang mahal, gandum masih import. Jadi torang kedepankan, tonjolkan, canangkan bersama-sama tiap hari Jumat torang makan ubi batata," imbuhnya.

 

Ditambahkannya, perlu membiasakan diri dalam rangka menjaga keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 

"Mari canangkan dari Sulut, bagaimana kita ikut kebijakan pemerintah pusat untuk menjaga kedaulatan pangan," ungkapnya.

 

Ia menuturkan, harus dipahami yang menjadi perbedaan antara ketahanan pangan dan kedaulatan pangan.

 

"Kalau ketahanan pangan semua tersedia di masyarakat, tapi asal usulnya belum tau, apakah itu dibeli dari negara lain. Kedaulatan pangan berarti kita ada kemandirian. Ini paling penting, bersyukur pertumbuhan ekonomi kita ditopang dari hasil pertanian karena ketersediaan pertanian kita sangat melimpah dan melaksanakan ekspor kemana-mana. Jadi hasil pertanian berdampak pada pertumbuhan ekonomi Sulut," tandasnya. (Eka Egeten)