Hasil verifikasi faktual tahun 2021 lalu, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terdapat banyak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan ganda.

Terkait persoalan tersebut, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Boltim Imran Golonda mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPJS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), karena terkadang Nomor Induk Kependudukan (NIK) keliru.

“Apabila sudah sepadan dengan NIK, mana yang dobel itu di limpahkan ke BPJS dan capil atau ada juga nama yang salah. Setelah klir di sana, baru boleh diaktifkan,” ujar Golondo, Kamis (2/6).

Dituturkan mantan staf ahli Bupati Boltim 2012-2014 ini, untuk verifikasi data pihaknya sudah menurunkan surat ke Pemerintah Kecamatan untuk diteruskan kepada Sangadi (Kepala Desa, red).

“Ada juga surat yang sudah diturunkan ke Camat dan diteruskan ke Sangadi untuk verifikasi dan di lampirkan datanya,” sebutnya.

Imran mengungkapkan, terkait surat tersebut sekitar lima desa yang sudah di kirim tetapi karena lambat mereka menurunkan lagi. Ia juga memastikan sudah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Boltim, kalau ada pertemuan seluruh Kepala Desa nantinya akan disampaikan lagi.

“Nanti kita coba verifikasi lagi, mungkin ada yang sudah meninggal atau sudah pindah ke daerah lain,” tandasnya. (Gazali Ligawa)