Ketidakhadiran Wakil Bupati (Wabup) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) ke Pemerintah Kabupaten Boltim, memantik sorotan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Boltim Medy Lensun.

Ia menilai, sebagai bentuk penghormatan kepada BPK yang telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sudah seharunya Wabup mendampingi Bupati Boltim.

“Saya kira sudah sepatutnya Wabup mendampingi Bupati pada agenda tersebut, sebagai wujud penghormatan kepada lembaga pemberi opini dalam hal ini BPK,” tegas Lensun, Jumat (13/5).

Ketua DPC PDIP Boltim ini menuturkan, terlepas dari kesibukan Wabup tetapi agenda pemerintahan seharusnya diprioritaskan.

“Urusan sosialisasi atau apapun, itu hak personal. Namun saat ada agenda pemerintahan yang sangat penting apa lagi agenda bersama lembaga seperti BPK, maka harus diprioritaskan. Dikhawatirkan bisa menyebabkan ketersinggungan kelembagaan,” terangnya.

Atas pencapaian yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltim dalam mempertahankan opini WTP berturut-turut, Lensun pun memberikan apresiasi kepada Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Boltim.

“Saya member apresiasi kepada jajaran pegawai negeri di lingkup SKPD Pemkab Boltim di bawah komando Bupati Sam Sachrul Mamonto, yang mampu mempertahankan opini WTP ke sembilan kali,” ucap Lensun.

Dipastikannya, pencapain tersebut bukti bahwa Pemkab Boltim serius dalam urusan pengelolaan keuangan daerah.

“Meski tahun pertama pemerintah tidak mudah, namun ternyata kerja keras jajaran SKPD Pemkab Boltim bisa berbuah manis dengan predikat opini WTP,” tandasnya. (Gazali Ligawa)