Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) melakukan Entry Meeting pemeriksaan rinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021, bersama Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), di Aula Kantor Bupati, Selasa (22/3).

Pada kesempatan ini, Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto mengatakan, pemeriksaan LKPD terkait dengan Undang-Undang sesuai amanah yang diberikan kepada BPK RI.

"Pemeriksaan atas LKPD merupakan amanah yang diberikan kepada BPK RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tangung jawab keuangan negara," ujar Mamonto.

Disampaikan Bupati, kedatangan BPK RI perwakilan Sulut sangat diterima baik oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Boltim.

"Pemerintah Kabupaten menyambut baik atas pelaksanaan rinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boltim tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan BPK RI perwakilan Sulawesi Utara," ucapnya.

Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Boltim ini memastikan, Pemrintah Kabupaten Boltim akan terus berusaha memperbaiki pengelolaan keuangan yang ada di daerah.

"Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terus berusaha memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun," kata Sachrul.

Bupati pun beroptimis Pemkab Boltim dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun anggaran 2021.

"Kita telah melakukan berbagai upaya agar dapat mempertahankan opini terbaik atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boltim, karena itu saya bertekad berupaya dan berharap agar kita dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD tahun anggaran 2021," terang Bupati.

Ditegaskan Bupati Sachrul, dalam situasi pemeriksaan saat ini seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak dapat keluar daerah, kecuali keperluan yang mendesak.

"Dalam posisi saat ini, saya mengimbau kepada seluruh SKPD agar jangan dulu ada yang keluar daerah, kecuali ada keperluan yang mendesak," tandasnya. (Advertorial)