Problem seputar dana bantuan operasional sekolah (BOS) disorot. Reaksi kritis itu dilontarkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Berbagai perbaikan dinilai perlu dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dalam pengelolaan dan pelaporannya.

Penegasan itu meletup dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Sulut. Dalam pandangan umum terkait dengan evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020, Fraksi Nasdem mengkritisi persoalan seputar dana BOS. Apalagi terkait hal ini telah menjadi catatan penting Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

"Berdasarkan catatan BPK RI terkait dana bantuan operasional sekolah, dalam catatan kami perlu dilakukan perbaikan dalam hal belum tersedianya mekanisme yang mengatur tentang tatacara pengesahan dan pelaporan yang bersumber dari dana BOS," ungkap personel Fraksi Partai Nasdem, Mohammad Wongso, baru-baru ini, saat membacakan pemandangan umum Fraksi Nasdem terkait APBD 2020, dalam rapat paripurna DPRD Sulut.

Selain itu terkait persoalan dana BOS, dinilai belum ada upaya untuk pemulihan agar lebih baik. Wakil rakyat Gedung Cengkih mendesak agar perbaikan atas masalah tersebut bisa segera dilakukan. "Serta belum dilaksanakannya rekonsiliasi secara memadai akan hal tersebut," tutur

Nasdem mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut perlu segera menetapkan mekanisme. "Di antaranya yang mengatur proses rekonsiliasi secara berkala agar nantinya dapat mengurangi potensi kesalahan," tutupnya. (Eka Egeten)