Salindeho Dorong Kawasan Ekonomi Perbatasan di Bumi Porodisa
Manado, MX
Guna mencapai arah tujuan kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw untuk menjadikan Bumi Nyiur Melambai pintu gerbang Asia Pasifik, wakil rakyat Gedung Cengkih meminta agar dibuat Kawasan Ekonomi Perbatasan di Bumi Porodisa (Kabupaten Talaud, red).
Hal ini diungkap anggota Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) pembahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulut tahun 2021-2026, Winsulangi Salindeho. Ia mengatakan, visi dari pemerintah Olly-Steven adalah Sulut yang maju sejahtera sebagai pintu gerbang Asia Pasifik.
"Maka dari itu perlu dibuat kawasan ekonomi di perbatasan. Saya melihat dalam rencana awal RPJMD ada pembagian kluster. Saya melihat ada kluster wilayah kepulauan. Saya cuma berharap kalau akan menjadikan pintu gerbang. Kalau begitu kapan ada kawasan ekonomi di perbatasan," ucap Salindeho, dalam pembahasan RPJMD Provinsi Sulut tahun 2021-2026 antara pansus dan perangkat daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, Rabu (19/5), di ruang rapat Paripurna DPRD Sulut.
"Di Bitung sudah ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Begitu pula di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dibuat KEK Pariwisata. Talaud itu adalah yang berbatasan dengan Filipina, mengapa tidak dibuat kawasan ekonomi perbatasan," sambung legislator daerah pemilihan Nusa Utara ini.
Menurutnya, terkait lalu lintas perdagangan, harus dibawa ke kota Bitung. Padahal dari dahulu kala perdagangan antara daerah Nusa Utara dan Filipina sudah berjalan.
"Kalau ke Bitung membutuhkan waktu cukup lama. Padahal dari dulu sudah ada hubungan perdagangan dari Sangihe ke Davao Filipina," terangnya.
Ia meminta, Pemprov Sulut bisa mengakomodir usulan Bupati Kepulauan Talaud, Elly Engelbert Lasut. Supaya bisa menjadikan Talaud itu juga kawasan ekonomi seperti KEK Bitung.
"Karena itu saya berharap usulan Bupati Talaud supaya ada kawasan ekonomi perbatasan. Bolehkah itu juga masuk dalam RPJMD Provinsi Sulut tahun 2021-2026," tandas politisi Partai Golkar ini. (Eka Egeten)
