Polemik penamaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK), menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Proses penamaan diminta ditinjau kembali. 

Penegasan ini disampaikan anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sulut Tahun 2020, Braien Waworuntu. Ia mengatakan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulut sebagai mitra kerja DPRD Sulut selalu menunjukkan sikap pandang enteng.

"Pertama saya memberikan apresiasi dan applause untuk Ibu Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Sulut atas keterlambatan dan ketidakhadiran kemarin. Itu sangat disayangkan oleh kita sebagai mitra kerja dan ini merupakan sikap pandang enteng buat pansus," kata Waworuntu, Jumat (23/), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.

"Bukan hanya itu, Dinkes sebagai mitra kerja Komisi IV mengundang Ibu Kadis dalam RDP (rapat dengar pendapat) tapi tidak pernah hadir, ini sangat disayangkan," sambungnya. 

Politisi Partai Nasdem ini juga mempertanyakan terkait total anggaran pembangunan RS ODSK dan realisasi anggaran.

"Ibu Kadis yang ingin saya pertanyakan terkait RSUD Provinsi Sulut, berapa total anggaran pembangunan RS tersebut dan berapa total realisasi anggaran pembangunan RS tersebut," ungkapnya.

Lanjutnya, program-program yang dilaksanakan oleh Dinkes Sulut tidak pernah diketahui oleh Komisi IV DPRD Sulut sebagai mitra kerja.

"Komisi IV sebagai mitra kerja tidak pernah dapat rincian dan apa saja yang dilaksanakan oleh Dinkes pada hal refocusing itu di Dinkes paling banyak mendapatkan. Ibu Kadis belum pernah memberikan laporan di Komisi IV, saya sebagai ketua komisi menyayangkan hal tersebut," tutur Ketua Komisi IV DPRD Sulut.

Ia pun meminta penegasan terkait nama yang ada di RSUD Provinsi Sulut. 

"Apakah itu sudah legal atau belum karena yang membuat kontrak sampai sekarang belum lunas dan pembayarannya masih di cicil sampai 5 tahun ke depan. Saya minta ketegasan nama RS tersebut dan kalau misalnya bukan itu tolong diperbaiki," tandasnya. (Eka Egeten)