Kondisi fisik Anjungan Sulawesi Utara (Sulut) di Taman Mini Indonesia membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut geram. Pihak kontraktor yang menanganinya didesak untuk hadiri rapat dengar pendapat (RDP). Wakil rakyat gedung cengkih mengancam akan serahkan permasalahan tersebut ke pihak berwenang supaya diperiksa.

"Tidak ada gunanya pembahasan ini tanpa kehadiran pihak ketiga. Kalau hanya dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) saja ada keterbatasan dalam pembicaraan," kata Wakil Ketua Komisi 3, Setella Runtuwene, saat hearing Komisi 3 DPRD Sulut dengan PPK pembagunan Anjungan Sulut di TMII, belum lama ini, di kantor DPRD Sulut.

Ia menegaskan pihak ketiga dipastikan hadir pada hearing berikutnya.

"Pihak ketiga kalau tidak hadir, kita panggil saja pihak berwenang untuk periksa," tegas Runtuwene.

Sementara itu, pihak PPK, Hengky Manumpil mengatakan, hal tersebut sudah disampaikan kepada pihak kontraktor terkait pertemuan tersebut. Namun mereka tidak datang.

"Sebelum kami berikan surat ke mereka, kita sudah sampaikan bahwa hari ini (kemarin, red), kita akan ada pertemuan dengan komisi 3," kata Manumpil.

"Kami juga merasa hasil pengerjaan Anjungan Sulut di TMII kurang maksimal," sambungnya. (Eka Egeten)