Tahapan pelaksanaan pemilihan serentak Hukum Tua (pilhut) gelombang terakhir di abupaten Minahasa, berhembus segera dimulai. Namun teranyar, kapan pemilihan masih belum bisa dipastikan, apabila masih dihadapkan dengan situasi pandemi Covid-19.

Hal ini dikatakan Asisten Satu bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Minahasa, Denny Mangala, di Tondano, Jumat (5/3).

"Memang anggaran sudah tertata, dan harus dilaksanakan tahun 2021, namun kita masih memperhatikan kondisi saat ini yang masih dihadapkan dengan pandemi Covid-19," kata Mangala.

Namun kejelasannya, menurut Mangala, 101 desa yang akan melaksanakan pilhut ini telah dianggarkan kurang lebih masing-masing Rp 24 juta, dengan total anggaran Rp 2,5 miliar.

"Untuk regulasi tahapan sudah diatur dan rencananya pertengahan tahun ini siap digelar. Namun, kita melihat situasinya, apakah masih pandemi atau tidak," terang Mangala.

Di sisi lain, apabila nanti pilhut tetap digelar, pihaknya mengimbau agar setiap desa yang melakukan pilhut untuk tidak membuat bangsal dan berkumpul pada salah satu calon. Begitupun yang melakukan money politik, serta mereka yang dari unsur partai poltik harus undur diri.

"Yang pasti tidak ada makan-makan atau berpesta. Itu sudah di dalam perda karena kesalamatan orang adalah yang utama. Jika ada temuan salah satunya, si calon tersebut akan langsung didiskualifikasi," tegasnya.

Ditambahkan Mangala, terkait  kandidat yang maju nanti, tidak diukur dari siapapun dia. Hal yang pasti, ia warga negara Indonesia dan bisa mendaftarkan diri sebagai calon.

"Yang pasti, tahun ini. Doakan agar pandemi boleh segera berakhir sehingga pemilihan Hukum Tua boleh secepatnya dilaksanakan," tukas Mangala. (imanuel kaloh)