Sejumlah perwakilan masyarakat Kelurahan Pinansungkulan, Kota Bitung, Selasa (16/2), menyambangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Aktivitas PT Meares Soputan Mining (MSM) yang disinyalir merugikan warga, jadi pemantik.

Anggota DPRD Sulut, Amir Liputo mengatakan, ada beberapa keluhan yang dibawa oleh warga terkait aktivitas PT MSM.

"Sebagai anggota dan pimpinan DPRD Sulut mengucapkan terima kasih karena membawa keluhan mereka ke wakil rakyat untuk dimediasi. Namun sebagai wakil rakyat, supaya jelas permasalahan ini, ada beberapa keluhan yang disampaikan. Pertama, kami memohon klarifikasi terkait lahan warga yang belum dibebaskan tetapi sudah dikelola oleh perusahaan. Kalau ini benar, ada pelanggaran hukum," kata Liputo saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulut bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulut, PT MSM, terkait dengan aspirasi dengan perwakilan masyarakat di Kelurahan Pinansungkulan, Kota Bitung.

Ia menambahkan, selain permasalahan tanah, ada permasalahan blasting atau pengeboman yang menyebabkan rumah warga retak, tempat ibadah retak dan tekanan pada warga yang menyebabkan syok terapi.

"Ini adalah satu poin yang perlu perhatikan, apakah benar ada tekanan terhadap warga yang menyebabkan mereka syok terapi. Kalau rumah retak, kalau kita buat itu gampang. Tetapi secara psikologi kalau itu ada, bisa pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Material berupa batu juga mengenai di rumah warga. Kebisingan menganggu warga saat istirahat pada malam hari dan menganggu pada saat ada jam ibadah," ungkapnya.

Liputo melanjutkan, ada juga keluhan terkait air bersih dan penyerapan tenaga kerja yang tidak melibatkan warga.

"Di sini juga ada keluhan warga terkait air bersih dan penyerapan tenaga kerja yang tidak melibatkan warga," tandas Liputo. (Eka Egeten)