Sorotan tajam disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Melky J. Pangemanan. Kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulut jadi titik sasar. Anggota Komisi IV DPRD Sulut ini pun mendesak untuk mengevaluasi kinerja instansi ini.

Pangemanan mengungkapkan, intinya harus dievaluasi sesuai dengan data dan fakta yang ada soal kinerja Kepala Dinkes Sulut. Ini menurutnya, menjadi bagian kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.

"Dalam hal ini Pak Gubernur. Harus dievaluasi kinerjanya, sehingga nantinya apakah ini diperbaiki atau orangnya diganti, itu tergantung kewenangan dari Pak Gubernur Olly Dondokambey," kata Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulut ini.

"Tapi intinya perlu dievaluasi. Dievaluasi kerjanya, perlu juga menjadi bagian dari tanggung jawab dia. Dievaluasi kan itu ada beragam. Kalau bisa diganti juga tidak masalah. Ini kan sudah berkali-kali. Kadis (kepala dinas) ini kan setengah pongo. Jadi dia memang agak kumabal," sambung legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Bitung-Minut ini.

Pangemanan mengungkapkan, salah satu indikasi yang perlu dievaluasi adalah Rumah Sakit Manembo-nembo karena terancam berhenti pelayanan.

"Karena apa, ruang emergency aja itu tidak dilengkapi dengan fasilitas atau alat kesehatan yang wajib, sarung tangan, gunting," jelasnya.

Kalau ada tiba-tiba orang celaka kemudian datang di Rumah Sakit Umum Daerah Bitung, tidak bisa dilayani.

"Nah, berarti pemerintah tidak menjalankan amanat konstitusi, yaitu menjamin kesehatan dan kesediaan fasilitas kesehatan yang layak bagi warga masyarakat dan masalahnya ada di kepala dinas kesehatan," tandasnya. (Eka Egeten)