Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) meminta pemilihan kepala daerah (Pilkada) jangan ditunda melainkan memberi sanksi bagi pelanggar.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPRD Sulut, Fabian Kaloh. Ia mengungkapkan, baiknya pilkada tidak ditunda.

"Kalau tunda terus bagaimana. Nanti pemerintahan kita tidak legitimate," kata anggota dewan provinsi dapil Minut-Bitung ini.

Harusnya menurut dia, tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol Covid-19 yang sangat ketat.

"Kalau perlu disanksi bagi bakal calon yang tidak menerapkan itu," ujar politisi PDIP Sulut ini.

Nantinya, dirinya juga akan sampaikan ke rapat tim kampanye agar dapat melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat.

"Kan saya mau rapat, saya akan beri tahu ke tim kampanye harus betul-betul patuh terhadap aturan. Kan Peraturan KPU nomor 10 perubahan PKPU nomor 6 sudah jelas. Patuh saja di situ semua. Kalau semua sudah melaksanakan itu pasti berjalan baik," tegasnya.

Lanjut dikatakan Kaloh, dirinya memang bukan pengambil keputusan. Hanya saja dirinya dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Sulut mendorong untuk pilkada tidak ditunda.

"Saya mendorong tetap dilaksanakan dengan tetap mengacu kepada protokol covid. Sudah bagus kok aturan itu. Kampanye-kampanye kalau bisa seperti itu. Tetap dijalankan dengan ikuti protokol covid," tandasnya. (Eka Egeten)