Suhu politik yang memanas di kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mendapatkan perhatian serius dari Sekretaris Daerah Kabupaten Boltim, Ir H.M.Assagaf. Beliau mengatakan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) diharapkan tidak terlibat dalam politik praktis, sehingga tugas dan fungsi sebagai PNS tidak terganggu, hal ini dikatakannya dihadapan  sejumlah wartawan, Rabu (14/08/13).

Menurutnya masih banyak tugas yang akan dikerjakan, tidak lama lagi Inspektorat dari Provinsi akan turun memeriksa laporan keuangan daerah, jadi diminta PNS tidak terlibat dalam politik praktis.

“Untuk PNS yang ada di Boltim sendiri diminta untuk tetap fokus saja dalam pekerjaan, tidak usah pikirkan yang bukan tugas kita sebagai PNS,” ujarnya.

Ditambahkanya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan kembali memeriksa APBD sebagai pendahuluan, serta kedepan menurut Assagaf akan menyelesaikan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) dan APBD 2014. Sehingga Assagaf mengharapkan kepada seluruh PNS tetap bekerja sebaik mungkin sehingga tidak akan membias pada pekerjaan sehingga kinerja menurun.

“Saya meminta untuk seluruh PNS tetap pada tupoksi masing-masing, jangan kita ikut campur yang bukan tugas kita,,” ungkapnya.

Assagaf Menegaskan, apabila di temui PNS ingin mencoba-coba berpolitik praktis akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 54 Tentang disiplin PNS.

“Saya diinstruksiakan pak Bupati, jika kedapatan PNS yang terlibat dalam politik praktis, maka dengan tegas dikatakan akan dikenakan sanksi bagi para PNS,” pungkanya. (Rahman Igirisa)

Foto : Sekretaris Daerah Kabupaten Boltim, Ir H.M.Assagaf.