Asa petani di bumi nyiur melambai untuk menghilangkan pajak pertambahan nilai (PPN), mendapat respon serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Legislator Gedung Cengkih mendukung penghapusan demi menaikkan kesejahteraan rakyat.

Hal ini dikatakan Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw. Menurutnya, alasan PPN dihilangkan karena kalau orang transaksi di atas R4,8 miliar dia akan jadi pengusaha kena pajak (PKP) atau pajak wajib pungut. Para spekulan enggan untuk membeli karena takut akan hal ini.

"Selama ini kan yang menyangga harga-harga kopra dan cengkih spekulan," ungkap Angouw, baru-baru ini, di ruang kerjanya.

Dia pun menjelaskan, spekulan ini bukan dalam konotasi negatif. Spekulan ini justru ketika harga turun dia akan membeli. Ketika dia beli maka harga dengan sendirinya akan naik lagi.

"Mereka ini orang yang punya uang. Ketika ada PPN mereka malas untuk beli jadi spekulan," ungkap politisi PDIP ini.

Menurutnya, harga nantinya akan susah untuk diangkat kalau tidak ada spekulan.

"Susah untuk kita tongka, kalau PPN ini dihapuskan mereka menjadi bergairah untuk membeli. Kan yang menjadi spekulan itu, misalnya dokter kalau ada uang dia beli, tapi kalau seperti PPN mereka masih berpikir untuk beli," tandasnya. (Eka Egeten)