Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menyoroti anggaran pengadaan infrastruktur di tubuh Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulut, untuk menangani Covid-19. Proses pengadaan ini pun dipertanyakan para wakil rakyat yang duduk di gedung cengkih.

Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Richard Sualang mengatakan, berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) baru-baru ini, pihaknya melakukan kunjungan kerja (Kunker). Fokusnya pengamatan secara langsung pada penggunaan dana Covid-19 yang ada di Dinkes Sulut.

"Sebagai gambaran, kemarin torang (Komisi IV, red) telah turun lapangan melakukan kunker di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Noongan dan sudah melihat hasil alokasi dana Covid-19 yang ada di RSUD ini. Sejauh pengamatan kami dan yang perlu kami sampaikan di sini, hasil pengamatan kami di sana ada sekitar Rp400 juta,” kata Sualang.

“Ada rehap ruangan isolasi yang mungkin karena anggarannya terlalu kecil atau mungkin pelaksanaan terburu-buru atau mengejar waktu, ini kami melihat kualitasnya kurang bagus dan kurang menggembirakan. Artinya velue of money dari Rp400 Juta itu dengan hasil yang kami lihat itu ruang isolasi hanya rupa cuma ada cet. Jadi tentang penggunaan dana Covid-19 di RSUD Noongan, gambaran yang terlihat seperti itu. Dalam kacamata DPRD Sulut itu yang bisa disampaikan," ujar Sualang, dalam kunker Komisi 4 di Dinkes Sulut, Jumat (17/7).

Menurutnya, Komisi IV juga sudah mengunjungi rumah singgah Kitawaya di Kairagi. “Yang sempat saya baca dari pemberitaan media bahwa surat rekomendasi dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes) sudah turun untuk menjadi salah satu RS lapangan darurat Covid-19. Kami tadi didampingi oleh Pak Rembet, menyampaikan juga anggaran yang ada di situ. Ini mengagetkan karena anggaran Rp4 miliar sekian,” bebernya.

Secara kasat mata personil DPRD Sulut Komisi 4, ketika melihat mutu pengerjaan aspal, rehap kurang rapih.

“Saya kira kalau ini nanti untuk pimpinan Komisi IV bisa dijadwalkan hearing misalnya dengan PPK (pejabat pembuat komitmen) dan pihak ketiga yang mendapatkan penunjukan langsung kayaknya bisa dihadirkan. Itu saja usul saya. Supaya kalau torang menyampaikan kepada Ibu Kadis, saya kira mungkin Ibu hanya menerima pelaporan dari staf yang di bawah. Tapi untuk mengenai hasil turun lapangan, kurang baik kalau kita hanya menimpahkan kekurangan ini pada Ibu Kadis," tandas Sualang yang merupakan politisi PDI-P Sulut.

Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Sulut, Braien Woworuntu juga mengingatkan anggaran insfrastruktur yang ada di RSUD Noongan sebesar Rp400 juta dan rumah singgah Kitawaya sebesar Rp1 miliar.

"Jadi saya ingatkan akan anggaran yang ada di RSUD Noongan sebesar Rp400 juta dan rumah singgah Kitawaya sebesar Rp1 miliar. Karena fungsi DPRD adalah pengawasan, Ibu Kadis harus lebih transparan mengenai relokasi anggaran. Karena dapat informasi dan masukan tadi teman-teman, karena pergeseran itu harus masuk dari pembahasan khusus dan akhirnya itu tidak cukup, apakah itu sudah pada tahap 3, 4 dan ke 5. Itu harus lebih transparan,” ujarnya.

“Karena dari perhitungan Pak Melki, tadi itu sudah sangat minim. Itu akan kami bantu menyampaikan kepada pihak eksekutif. Kalau kurang akan ditambahkan anggaran untuk Dinkes. Tapi jangan ada satu sen pun yang diselewengkan di sini. Kita dari pihak DPRD Sulut bisa merekomendasikan jika ada temuan-temuan," ketus politisi Partai Nasdem Sulut ini.

Hal senada diungkapkan oleh anggota DPRD Sulut, Melky J. Pangemanan. Dirinya menyampaikan bahwa kondisi pandemi merupakan kondisi yang tidak ideal dan darurat. Tentunya semua berharap kredibilitas pengelolaan daerah tetap berjalan mesikpun di masa pandemi banyak kesulitan yang dihadapi bersama, terlebih khusus bagi Dinkes.

"Kami tentunya memberikan dorongan yang besar bagi Dinkes di tengah pandemi seperti ini karena berada di garda terdepan, bahkan mungkin disibukan dengan tekanan psikologis karena menghadapi kondisi masa transisi di saat kita sudah berada di normal baru. Oleh karena itu, sebagai DPRD, terlebih khusus Komisi 4 memberikan perhatian. Dan yang terakhir, jangan dianggap sesuatu yang mencari-cari kesalahan tetapi ini bentuk upaya kita mengefektifkan, mengefesiensi setiap program yang ada tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat terhadap penanganan dan pencegahan Covid-19 itu sendiri," ungkap Pangemanan.

Dijelaskan, sebelumnya mereka telah melaksanakan RDP dan ada berbagai hal yang sudah disampaikan oleh Dinkes Sulut. Ditegaskan Pengemanan, itu harus dibarengi dengan kekuatan data. Itu sudah dijanjikan akan diberikan kepada Komisi IV.

“Dan langkah proaktif kami dengan sudah melakukan turun lapangan di RSUD Noongan dan di gedung Kitawaya. Beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Pak Richard Sualang dan Ketua Komisi 4 Pak Braien Waworuntu terkait temuan di lapangan, saya kira ini harus diseriusi. Tentunya keterlibatan lembaga pengawas memastikan penganggaran ini dipakai sesuai peruntukannya. Misalnya memperhatikan material yang digunakan dalam upaya membangun gedung, rumah singgah, rumah sakit dan sebagainya. Apakah di gedung Kitawaya ini sudah sangat urgen sekali ketika dibuat jalan aspal, sementara substansinya ruang itu memberikan kenyamanan bagi para pasien,” papar Pangemanan.

“Belum lagi fasilitas di dalam kita bisa merujuk di wisma atlet, itu jelas ada sekat-sekat sehingga orang tidak terpengaruh dengan masa pemulihan untuk pasien. Saya tidak tau kalau seperti apa sekarang, ini juga perlu dijelaskan. Jadi kondisi real tadi masih memprihatinkan, tapi anggaran itu telah disiapkan tapi juga dipakai. Oleh karena itu, yang nantinya akan dipakai untuk membantu pasien sekiranya memperhatikan kenyamanan," tutup Ketua PSI Sulut ini. (Eka Egeten)