Aksi damai ratusan warga yang tergabung dalam kelompok "Masyarakat Tondei Satu Demi Keadilan" (SMTSDK) Senin (29/6), dicounter Pemerintah Desa (Pemdes) Tondei Satu (Tonsa), Kecamatan Motoling Barat. Gerakan “door to door” ke rumah warga untuk meminta tanda tangan pun dilakukan, Rabu (1/7).

Diketahui, aksi itu dilakukan oleh Kepala Jaga dan Meweteng sejak Selasa (30/6) sampai Rabu (1/7). Warga yang dimintai coretan tangan mengakui jika tidak ada penjelasan pasti. Ada juga yang memang menolak mentah-mentah permintaan tersebut.

Saat ditemui di rumahnya, Reni Mamesah, salah satu warga Jaga III, mengaku jika dirinya tidak mendapatkan penjelasan. Kepala Jaga hanya menyampaikan jika tanda tangan ini bukan untuk mendapatkan bantuan.

"Dorang bilang bukang bantuan mar mo ba tanda tangan. Kong ba tanda tangan yah," ungkap Mamesah yang diaminkan Serfi Lumowa.

Saat meminta tanggapan dari ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang adalah kantong aspirasi masyarakat, Hanly Mogogibung menyampaikan pendapatnya. Ia sangat menyayangkan jika ini akan menjadi masalah baru.

"Sesuai penyampaian dan informasi yang saya dapat, bahwa nda jelas ini tanda tangan mo beking apa. Tapi ada juga yang mengatakan ini untuk mendukung Hukum Tua dan menolak aksi,” ungkap Mogogibung.

Lanjutnya, "Ini sebenarnya ada indikasi memecah belah masyarakat. Sesuai penyampaian dan informasi yang saya dapat, bahwa nda jelas ini tanda tangan mo beking apa. Tapi ada juga yang mengatakan ini untuk mendukung Hukum Tua dan menolak aksi."

Mogogibung menjelaskan jika ini bisa melahirkan masalah baru di tengah masyarakat.

"Ini bisa menimbulkan masalah baru dalam masyarakat. Saya melihat akan memanasnya lagi masyarakat yang meminta untuk pemberhentian pejabat. Aksi di hari Senin itu sebetulnya belum seberapa," lanjut Mogogibung.

Ia menjelaskan jika banyak masyarakat yang mengeluh karena tidak sempat bergabung dengan massa pada Senin (29/6) lalu. Jika ada aksi lanjutan, mereka akan mengupayakan agar bisa bergabung.

"Banyak masyarakat yang mau ikut aksi juga mengeluh. Mereka sebenarnya mau ikut aksi tapi tidak ada pemberitahuan dan karena hari kerja, ada di kobong. Mereka meminta kalau bisa, kalau ada aksi lagi mereka akan berupaya untuk ikut," jelasnya.

Mogogibung berharap agar tak ada aksi susulan. Tapi, jika ada pihak-pihak tertentu yang memancing warga, Pemdes harus dievaluasi secepatnya untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang lebih buruk.

"Saya sebenarnya mengharapkan agar tidak ada aksi lagi. Torang ini sementara berproses. Tapi kalau memang ada pihak-pihak tertentu, apalagi pemerintah memancing itu sehingga masyarakat melakukannya lagi, saya kira Pemdes ini sudah perlu untuk dievaluasi. Apalagi penjabat, cepat diganti untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di desa ini," tutup Mogogibung.

Warga Dusun V pun angkat suara. Saat ditemui wartawan di kediamannya, Petrus Wongkar dengan tegas menolak untuk memenuhi permintaan sang Meweteng. Ia hanya menyampaikan jika tindakan SMTSDK Senin yang lalu sudah benar.

"Meweteng da datang tadi. Da minta tanda tangan for kata mo tolak tu aksi, mar kita tolak. Kita bilang, so butul katu kwa dorang pe tututan samua itu dia," ungkap Wongkar.

Dety Palapa, warga Dusun IV menjelaskan jika tidak berpihak pada siapapun. Keluarganya hanya berada di tengah-tengah. Sementara, Sual menyimbolkan persoalan yang dialami desanya kini seperti buah durian. Meski tersembunyi, baunya tetap menyengat.

"Kita bilang, torang sebagai masyarakat blum pasti mana yang benar mana yang salah. Torang tinggal di antara. Deng pa Jef kita bilang bagitu. Kita ambe pandangan durian, walaupun so simpan tetap dapa bobou. Mengenai tanda tanggan kita nda bertanda," kata Sual saat ditemui di rumahnya.

Warga yang dimintai keterangan, Yulian, Kartin, Vivi, Yulens, Serfi, Reni, Sefni, Dety, Siti, Serif, Frintje, Selin, Mercy, Masye, Fiko, Angie, Petrus, Hanly, Lisbet dan Andre. (Tim MX)