Dari hasil evaluasi rapat pimpinan (Rapim) terkait dengan tindaklanjut hasil temuan Inspektorat untuk TA 2012/2013, ternyata sampai saat ini masih ada beberapa SKPD yang belum menindaklanjutinya. Hal itu sangat disayangkan oleh Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, pada saat memimpin rapim evaluasi temuan Inspektorat tersebut di kantor Gubernur, Senin (12/08).

Didampingi Inspektur Provinsi Drs. Mecky M Onibala MSi dan Asisten Administrasi Umum Nixon Watung SH, Kansil menyatakan, ini semua akibat dari tidak mau dengar serta kurangnya tanggungjawab Kepala SKPD atas arahan pimpinan, sehingga temuan yang semestinya segera  ditindaklanjuti tapi belum dilakukan, padahal ini merupakan perintah dari Pak Gubernur Dr. Sinyo Harry Sarundajang, karena beliau  terus menerus mengecek kepada saya maupun kepada Pak Inspektur apakah semuanya  sudah tuntas diselesaikan atau belum.

Terkesan banyak alasan yang berbelit-belit, maka Kansil memberi dead line untuk batas pemasukan laporan administrasinya ke Inspektorat Provinsi paling lambat Pukul 3 sore (Senin, 12/08).

“Kalian saya kasih waktu sampai jam 3 sore ini (Senin, 12/08) untuk segera masukan laporan ke Inspektorat, karena pada malam harinya akan segera disampaikan kepada Pak Gubernur. Jika sampai pagi harinya (Selasa 13/08)  di cek kembali masih ada SKPD kumabal, maka akan mendapat teguran dari pimpinan,” kata Putra Nusa Utara ini.

Onibala sendiri juga meminta perhatian serius dari rekan-rekan kepala SKPD, karena ini sudah menjadi  komitmen kita bersama, untuk memajukan daerah ini, hendaklah kiranya kita mau peduli dengan harapan pimpinan.

Lebih lanjut Onibala  mengatakan, pemprov akan terus melakukan evaluasi kinerja pimpinan SKPD terkait dengan tugas-tugas bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

“Kita juga tetap bertekad untuk tahun depan WTP tetap dipertahankan, karena sampai saat ini pemprov telah tiga kali meraih predikan ini dari BPK-RI, sembari berharap kabupaten/kota dapat belajar dari pemprov soal pengelolaan keuangan termasuk seluruh kepala Inspektorat di kab/kota, karena BPK-RI telah mewarning tahun depan enam kab/kota di sulut harus meraih predikat WTP, jika gagal maka pemprov dianggap lalai melakukan pembinaan,” kunci Onibala.(tim-me)

Foto : Wagub didampingi Kepala Inspektorat dan Asisten Administrasi Umum.(Ist)