Polemik penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 lewat jalur keagamaan dinilai tidak efektif. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) diminta lakukan evaluasi.

Desakan tersebut disampaikan Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Utara (Sulut), Ronald Sampel. Menurutnya, pembagian bansos lewat jalur keagamaan tidak tepat sasaran.

"Pada satu sisi masyarakat yang tinggal dalam satu kampung ada berbagai aliran, misalnya GMIM, Katolik, Pantekosta, Advent dan berbagai macam denominasi lainnya. Di saat datanya keluar satu kampung dan penerimanya hanya sebagian, pastinya ada terjadi kecemburuan, yang disalahkan pastinya gereja dan pendeta," ucap politisi Partai Demokrat Sulut ini, di ruang kerjanya.

Dia pun menjelaskan, banyak kampung di Kepulauan Sangihe menolak bansos dari Dinas Sosial yang penyalurannya melalui jalur keagamaan.

"Yang paling menimbulkan pertanyaan, di setiap gereja misalnya siapa penyalurnya? Contoh di gereja A, mereka hanya mengatakan bahwa bantuan itu dari gereja tapi kenyataannya penyalur bantuan itu ke masyarakat ternyata tim sukses. Kenyataan itu saya dapatkan di Sangihe dan saya berani membuktikan itu. Penyaluran itu bukan dari pendeta, pelayan khusus atau tokoh-tokoh agama setempat tetapi tim sukses, makanya sebagian kampung di Sangihe menolak itu," beber wakil rakyat Nusa Utara ini.

"Kalau bantuan khusus gereja itu beda, tapi masalahnya ini bantuan masyarakat lewat gereja. Kalau bantuan pemerintah diperuntukan untuk gereja dan mesjid itu silahkan," tutupnya. (Eka Egeten)