Merefleksikan hari lahirnya Pancasila, Senin (1/6), Forum Komunikasi Masyarakat Desa (FKMD) menggelar diskusi terbatas, dengan tema "Desa Dalam Politik Negara (DDPN)" dengan sub tema “Sejarah dan Problema Hingga Kini”. Kegiatan ini Dilaksanakan di dekat kawasan situs Watu Lutau Desa Tondei Dua.

Swadi Sual yang hadir sebagai pemantik, berharap agar kegiatan ini mendobrak pengetahuan dan kesadaran yang ada di desa-desa.

"Harapan dari diskusi ini, ada ekspansi pengetahuan, ekspansi kesadaran, perluasan kesadaran di desa. Bukan hanya di Desa Tondei, tapi juga di desa-desa lainnya," harap Sual.

Warga Desa Makasili yang ikut kegiatan ini, Sefralen Tumanduk ketika dimintai tanggapan soal diskusi ini, menjelaskan bahwa DDPN bukan hanya menyangkut hal praktis, melainkan filosofis.

"Bacirita soal tingkatan DDPN itu, sebenarnya bukan hanya menyangkut soal praktis. Itu menyangkut soal filosofis. Ketika torang mengkaji bagaimana tentang eksistensi keberadaan desa dalam bentuk politik negara itu, torang mengacu dalam pemahaman filosofis," jelasnya.

Dia mengakui, di desanya tidak ada yang bisa menjelaskan pemahaman filsafat politik dalam konteks kedesaan. Maka dari itu, penyelengaraan pemerintah amburadul.

"Di kampung pa kita, tidak ada yang bisa menjelaskan pemahaman filsafat politik dalam konteks kedesaan. Makanya dalam penyelenggaraan pemerintah itu amburadul. Ada yang koruptif, ada yang oportunistik, ada yang skeptis sistem, segala macam bagitulah," tegasnya.

Hadir dalam diskusi yang disponsori Tumondei Tv ini, Swadi Sual, Charly Wongkar, Irwan Pasambo, Sefralen Tumanduk, S.H., Yosmar Wungow, S.H., Yanli Sengkey, S.Pd., Willy Kawengian, S.Pd., Rizky Tambaani, S.Pd., Febrian Momongan, Rianto Wongkar, Hanly Mogogibung, Jufri Mogogibung dan Ricky Manese, S.H.

Para peserta diskusi merupakan keterwakilan dari Desa Makasili, Lolombulan Makasili, Tondei Satu dan Tondei Dua. (Tim MX)