Korban meninggal akibat virus corona (Covid-19) berinisial NW (56), diduga terlantar di Desa Wusa, Kecamatan Talawaan, Minahasa Utara. Peristiwa ini memantik reaksi kritis publik. Pemerintah kabupaten dan provinsi dinilai tidak siap dalam menangani wabah Covid-19.

Dr. Harley Ch. Sompotan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minut, diketahui sebelumnya sempat membenarkan kejadian tersebut.

“Pasien Covid-19 berasal dari Desa Wusa, Kecamatan Talawaan. Pasien meninggal di RSU Prof Kandou pada tanggal 10 April 2020, pukul 04.00 Wita,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sompotan mengatakan pasien sedang dilakukan proses penanganan jenazah berdasarkan prosedur dan standar pasien Covid-19.

Sementara itu, di media sosial (medos) beredar catatan laporan Pelaksana Harian Danramil 1310-04/Dimembe, Pelda Alexander Budiman. Ia memberikan keterangannya terkait fakta di lapangan, Jumat (10/4) pagi.

Dari catatan itu disebutkan, Budiman mendapatkan informasi dari Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Talawaan. Untuk memastikan kebenaran informasi itu, ia berkoordinasi dengan anggota UI Serka Hence Kandou.

Keterangan berbeda datag dari Kepala Polisi Sektor Dimembe, AKP Decky Demus. Menurutnya warga tidak berani dan tidak terlatih serta tidak tahu pedoman pemakaman jenazah Covid-19. Kondisi itu yang memicu tak ada warga yang berani mendekati jenazah tersebut, apalagi membantu penanganannya.

“Tidak ada usaha sama sekali, bagaimana jalan keluar. Sementara mayat badiam terus di situ,” sesal Demus.

Lebih lanjut ia menjelaskan jika mereka sudah sangat khwatir bersama pemerintah desa dan warga dengan situasi tersebut. “Masyarakat menunggu, ini ada Hukum Tua di sini (Kepala Desa, red). Kita jadi was-was di sini. Mo ka sana takut, bagimana ini,” keluhnya.

Demus juga mengeluhkan kondisi itu kepada pihak yang berwenang, khususnya Dinas Kesehatan.

“Upayalah bagimana caranya, kita masukan dan makamkan dulu ini mayat, ibadah nanti menyusul,” tutupnya.

Dari informasi yang diperoleh di lapangan, awalnya petugas rumah sakit yang mengantar jenazah itu hanya satu orang. Warga Sekitar tidak membantu dikarenakan tidak memiliki Alat Pelindung Diri (APD).

Reaksi tegas pun ditunjukkan masyarakat. Langkah pemerintah dinilai lamban. Kejadian tersebut memberi signal jika pemerintah di Sulawesi Utara tidak siap menghadapi wabah Covid-19.

“Memprihatinkan, jenazah tabiar di lokasi pemakaman kong petugas di situ cuma satu. Dinas terkait nda ada. Orang-orang yang menamakan diri Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 nda dapa lia. Cuma ada polisi deng tentara yang sangat prihatin tapi juga mereka tak bisa berbuat apa-apa. Mo suka bantu mar nda ada APD,” kata aktivis pemuda Sulut, Mega Pantow, Sabtu (11/4).

“Pemerintah tidak siap. Mereka benar-benar tidak siap di lapangan untuk menangani persoalan ini. Lebih parah, instansi terkait justru terkesan lari. Bagaimana jika Covid-19 benar-benar jadi sangat serius di Sulut, korban semakin banyak? Sedang satu susah dorang mo urus apalagi banya,” ketusnya.

Senada diungkapkan Kharisma Kurama. Aktivis Komunitas Kumatau itu menilai, tidak ada koordinasi yang baik dari pihak-pihak terkait dalam menangani Covid-19. “Satu hal yang pasti dari tim pemerintah yang menangani Covid-19 di Sulut adalah memberikan data ke publik secara rutin. Tapi, fakta di lapangan memperlihatkan mereka tidak ada koordinasi. Penanganan pasien diduga masih amburadul,” katanya.

“Kemarin ada jenazah positif Covid-19 terlantar di pemakaman. Sebelumnya masyarakat Sulut dihebohkan dengan pasien dari Sea yang lari dari rumah sakit karena ketakutan. Ia merasa sehat tapi justru diinapkan bersama mereka yang positif. Ia semakin takut karena melihat langsung orang-orang itu meninggal satu per satu. Itu pengakuan Opa dari Sea. Videonya beredar di medsos,” terang Kharisma.

Hal paling kacau yang ia lihat, terkait penanganan pasien dari Kota Bitung yang kemudian ditetapkan positif Covid-19. “Pasien dari Bitung itu sudah melewati beberapa pemeriksaan dan dapat surat resmi dari dokter di RS Kandou, dia boleh pulang. Sampai di rumah justru dapat ancaman dari petugas kesehatan dan dia di suruh secepatnya ke rumah sakit di Bitung. Sampai di RS, mereka kebingungan karena sepertinya tidak ada koordinasi. Kisahnya miris, pasien itu dijemput paksa oleh petugas di rumah hingga terlantar di RS. Kasus ini benar-benar menyita perhatian publik,” terang Kharisma.

Menurutnya, kasus-kasus tersebut memberikan gambaran jika Sulut sepertinya tidak siap dalam menghadapi Covid-19, termasuk menangi pasien di lapangan. Lebih parah lagi, proses penanganan pasien di lapangan justru memperagakan hal “menyeramkan”ke publik. Kondisi itu justru memperparah stigma yang mulai dilekatkan ke para pasien Covid-19.

“Saya pikir persoalan-persoalan tersebut harus diperhatikan. Evaluasi lagi agar tidak terulang. Koordinasi semua pihak harus jalan dengan baik. Jangan pemerintah provinsi kerja sandiri dan pemerintah kabupaten dan kota juga kerja sendiri. Pemerintah, secara bersama-sama harus bisa menunjukkan keseriusan dalam penanganan Covid-19 di Sulut,” tutupnya. (Yonatan Kembuan)