Upaya menekan dampak wabah Covid-19 di Kota Manado terus digiatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado. Termasuk mendukung Enam Program Jaring Pengaman Sosial atau Social Safety Network sebagaimana yang diumumkan Presiden Joko Widodo.

Dalam konferensi pers setelah Rapat Forkompimda Sulut bersama Bupati dan Walikota se-Sulut, Selasa (31/3), Wali Kota G.S. Vicky Lumentut mengatakan "Pemerintah Kota Manado telah mempersiapkan proses pendataan dan distribusi bantuan sosial sebagai upaya ketahanan pangan akibat dampak wabah Covid-19," kata Lumentut.

"Beberapa perangkat daerah di bawah pimpinan Sekretaris Daerah Micler Lakat dan Asisten Perekomian dan Pembangunan, Recky Ph. Sondakh, S.E, telah saya tugaskan untuk melakukan pendataan. Dan khusus bantuan sosial nanti akan difasilitasi oleh Kepala Dinas Sosial, Sammy Kaawoan bersama tim satgas pangan," ujar Lumentut kepada wartawan di depan Media Center Satgas Covid-19 Kota Manado. 

Wali Kota berharap, dalam satu dua hari ke depan pendataan sudah selesai dan bantuan dapat disalurkan.

Diketahui, kabar yang beredar melalui media sosial bahwa pendataan calon penerima sosial dibawa langsung ke Dinas Sosial (Dinsos).

Kepala Dinas Sosial, Sammy Kaawoan Ketika dikonfirmasi Rabu (1/4) menjelaskan, pihaknya sudah menyurati seluruh Camat untuk menindaklanjuti petunjuk Wali Kota Lumentut.

"Kemarin, Selasa (31/3) saya sudah menyurati seluruh Camat untuk melakukan pendataan warga yang terdampak Covid-19. Kami menunggu data sampai Jumat, 3 April. Sesuai arahan Pak Wali Kota para penerima bantuan diprioritaskan kepada para pekerja dengan gaji atau pendapatan harian atau para pekerja yang terdampak langsung pendapatannya akibat wabah Covid-19," ujar Kadis Sammy. 

Sementara Camat Mapanget, Robert Dauhan ketika dihubungi membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat dari Dinas Sosial.

"Kami akan melaksanakan pendaftaran berjenjang dari Kepala Lingkungan karena Pala yang paling tahu secara detail kapasitas warga dengan menyertakan foto copi KTP dan KK, lalu Kepala Lingkungan melaporkannya kepada Lurah. Rekapitulasinya yang akan dibawa oleh Kecamatan ke Dinas Sosial," ujar Robert.

Diketahui, 6 Program Jaring Pengaman Sosial Presiden Joko Widodo yang sementara digulirkan secara nasional yaitu, PKH jumlah penerima dari 9,2 juta jadi 10 juta keluarga penerima manfaat, besaran manfaatnya dinaikkan 25 persen. Misalnya ibu hamil naik dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta per tahun, komponen anak usia dini Rp 3 juta per tahun, disabilitas Rp 2,4 juta per tahun dan kebijakan ini efektif April 2020. 

Soal kartu sembako, jumlah penerimanya akan dinaikkan menjadi 20 juta penerima manfaat dan nilainya naik 30 persen dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu dan akan diberikan selama sembilan bulan.

Kartu prakerja, anggarannya dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun.

Terkait tarif listrik untuk pelanggan listrik 450 Va yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan, akan digratiskan selama tiga bulan ke depan. Yaitu April, Mei, dan Juni 2020.

Untuk mengantisipasi kebutuhan pokok, pemerintah mencadangkan Rp 25 triliun untuk operasi pasar dan logistik.

Keringanan pembayaran kredit bagi para pekerja informal, baik ojek daring, sopir taksi, UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian dan kredit di bawah Rp 10 miliar. (Pieter Kim)