Rencana Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Kabupaten Minahasa mengangkat 1.600 guru honorer sekolah menjadi guru honorer daerah mendapat dukungan dari beberapa fraksi di DPRD Minahasa. Langah ini dinilai bisa memajukan pendidikan di Minahasa sekaligus memberikan penghargaan sepadan pada guru honorer sekolah.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPRD Minahasa, Dharma Palar saat diwawancarai manadoexpress.co, Rabu (22/11/2017) mengatakan pihaknya setuju dengan rencana Pemkab Minahasa tersebut. Dirinya mengakui sampai saat ini kesejahteraan guru honorer sekolah masih sangat rendah. Upah yang mereka terima dinilai tidak manusiawi karena ada guru honorer sekolah yang mendapat upah hanya Rp500.000 setiap tiga bulan.

"Kami mendukung rencana Pemkab Minahasa yang ingin mengalihkan status guru honorer sekolah menjadi guru honorer daerah. Artinya mereka akan mendapat Surat Keterangan (SK) Bupati Minahasa dan akan mendapat gaji dari APBD yang bisa diberikan tiap bulan," ujarnya.
Palar menjelaskan Fraksi PDIP akan mengawal usulan anggaran untuk insentif guru honorer ini yang diusulkan dalam APBD Minahasa 2018. Menurutnya alokasi anggaran ini penting untuk menjamin kesejahteraan guru honorer di Minahasa.

Hal senada disampaikan anggota DPRD Minahasa dari Partai Keradilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Edwin A Lumi. menurutnya sudah saatnya Pemkab Minahasa lebih serius memperhatikan pengembangan dunia pendidikan di daerah ini. Perhatian pada guru honorer sekolah harus dilakukan karena mereka melaksanakan tugas dan tanggungajawab seperti guru ASN namun dengan upah yang jauh berbeda.
"Jika ingin memajukan pendidikan maka hal penting yang harus diperhatikan adalah kesejahteraan guru. Memang perlu ada alokasi anggaran khusus untuk guru honorer. Langkah yang tepat jika Pemkab Minahasa akan meningkatkan status guru honorer sekolah menjadi guru honorer daerah," tuturnya.

Ketua Fraksi Partai Golkar, Ivonne Andris juga mengungkapkan hal serupa. Dia mendukung rencana Pemkab Minahasa membuat SK Bupati untuk guru honorer. Dia banyak menerima laporan terkait kesejahteraan guru honorer sekolah yang jauh dari kata manusiawi. tugas mengajar siswa tidak sebanding dengan upah yang didapat.

"Fraksi Golkar setuju dan mendukung rencana pengangkatan guru honorer sekolah menjadi guru honorer daerah," katanya.

Namun Andris mengatakan Fraksi Golkar akan melakukan evaluasi terkait pengusulan anggaran tersebut. Menurutnya pengalokasian anggaran untuk insentif guru honorer memang harus dimasukkan dalam APBD Minahasa 2018. Namun perlu diperhatikan aturan dan kemampuan keuangan daerah. Dia menegaskan jangan sampai alokasi anggaran ini hanya bersifat sementara dan dilakukan untuk kepentingan tertentu.

"Kami setuju jika ada alokasi anggaran untuk insentif guru honorer, namun perlu diperhatikan kemampuan keuangan daerah. Alokasi dana ini harus dilakukan terus menerus setiap tahun. Perlu dilakukan kajian mendalam tentang kemampuan keuangan daerah," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dikda Minahasa, Arody Tangkere mengatakan pihaknya telah mengusulkan alokasi anggaran untuk insentif guru honorer daerah dalam APBD Minahasa 2018. Langkah ini dilakukan untuk menjamin kesejahteraan guru honorer sekolah yang sampai saat ini hanya mendapat upah dari Dana Operasional Sekolah (BOS).

"Usulan anggaran telah kami sampaikan dan tinggal menunggu persetujuan dan pengesahan DPRD Minahasa dalam APBD 2018. Jika anggaran tersebut disetujui maka proses pembuatan SK Bupati untuk guru honorer daerah segera dilakukan," tuturnya. (lucky kawengian)