Kondisi pendidikan di Minahasa dibawah kepemimpinan Bupati Jantje W Sajow (JWS) semakin membaik. Anggaran yang ditata untuk sektor pendidikan sudah sesuai dengan aturan minimal 20 persen dari APBD.  Anggaran untuk pendidikan  dalam APBD tahun 2017 menyentuh sekira Rp 303 miliar dari total anggaran APBD Rp 1,2 triliun.  Jumlah ini mencapai mencapai lebih dari 20 persen yang disyaratkan pemerintah pusat.

Namun dibalik alokasi anggaran yang besar ternyata masih ada kendala untuk sektor pendidikan. Jumlah guru di Kabupaten Minahasa ternyata belum ideal dibanding jumlah sekolah dan siswa.

Hal ini diakui JWS saat diwawancarai manadoexpress.co. Menurut mantan Kepala Dinas Pendidikan Minahasa ini, kondisi tenaga pengajar di Minahasa kelihatan banyak namun sebenarnya belum mencukupi.

“Kita memiliki jumlah guru sekira tiga ribu orang. Kelihatan banyak, namun nyatanya kita masih kekurangan. Hal ini disebabkan karena penyebaran yang belum merata,” ucap JWS

Dia menjelaskan belum meratanya penyebaran guru ini dapat dilihat dari sekolah-sekolah yang berada di seluruh desa di Minahasa.

“Jumlah desa di Kabupaten Minahasa sebanyak 227 desa. Setiap desa itu ada dua atau tiga SD. Idealnya setiap SD memiliki enam guru kelas, satu kepala sekolah, dan masing-masing satu guru agama dan guru olahraga. Artinya satu SD harus memiliki minimal sembilan tenaga pengajar. Saya akui jumlah ini belum tercapai,” jelas JWS.

Solusi yang dilakukan saat ini adalah melakukan merger belajar agar siswa mendapatkan kualitas pendidikan yang baik,” ungkap JWS.

Merger belajar ini bukanlah merger sekolah, karena yang digabung hanya kegiatan belajarnya. Guru-guru bisa efektif dalam mengajar, karena kita tak mungkin menggabung institusi sekolah, jadi ktia gabung kegiatan belajarnya. Untuk ujian itu di sekolah masing-masing,” pungkas JWS.

Kepala Dinas Pendidikan Arody Tangkere menambahkan, untuk pelaksanaan merger belajar akan dimulai tahun ajaran baru ini. “Merger belajar akan dimulai tahun ini. Di semeseter baru usai liburan nanti,” kata Tangkere.  “Jadi untuk sekolah yang jumlah siswa atau jumlah gurunya minim, kita akan lakukan program merger belajar dengan sekolah lain yang ada di desa tersebut. Sekali lagi bukan merger insititusi namun hanya kegiatan belajarnya,” tukas Tangkere. (lucky kawengian)