Pemerintah lewat Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus berupaya membantu masyarakat dalam pembuatan sertifikat secara gratis lewat Program Nasional (Prona) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

 

Namun memasuki semester pertama tahun 2017, PTSL di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) baru mencapai 25 persen dari yang ditargetkan yakni sebanyak 1.500 sertifikat.

 

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Prona dilaksanakan hampir disetiap Kecamatan. Tapi untuk tahun 2017 program diluncurkan per-kecamatan.

 

"Tahun ini kami fokus di Kecamatan Modoinding yang meliputi empat desa yakni Desa Kakenturan, Kakenturan Barat, Sinisir dan Linelean. Saat ini baru 373 bidang tanah yang selesai sertifikasi," kata Kepala BPN Minsel, Tjatur Wahjoedi, Senin (29/5).

 

Dia mengaku satu diantara faktor yang menyebabkan belum maksimalnya program ini adalah karena banyak diantara warga yang belum memasukan berkas pendukung untuk dilakukan pengukuran tanah.

 

"Tanah yang akan diukur adalah yang diusulkan oleh pemerintah desa. Tapi sebagian besar yang diusulkan belum memasukkan berkas pendukung untuk dilakukan pengukuran," ungkapnya.

 

Untuk suksesnya program ini dia mengimbau kepada semua warga yang sudah terdaftar agar mau bekerja sama dan segera berkoordinasi dengan petugas BPN dan pemerintah desa. Hal ini dimaksudkan agar apa yang menjadi kekurangan bisa dicarikan jalan keluar.

 

"Jadi dihimbau kepada masyarakat, supaya memasuki berkas dimasing-masing desa dengan bukti KTP, KK, lunas PBB  yang sudah di foto copy dan dilegalisir dan alas hak tanah yang dimaksud," terangnya.

 

"Jika ada kesulitan karena akte tanah dijaminkan ke bank, tinggal minta surat keterangan dari bank, bahwa tanah tersebut memang benar-benar sedang dijaminkan," sambung Wahjoedi.

 

Dia mengingatkan agar warga jangan membiasakan diri untuk lebih memilih memproses sertifikat tanah melalui calo atau titipan-titipan lainnya. 

 

"Tahun ini Kecamatan Modoinding, tahun depan kita akan lihat daerah yang paling benyak memasukkan permohonan. Penyerahan sertifikat secara simbolis sebenarnya bulan Maret namun diundur karena menunggu jadwal Presiden," tukasnya. (jerry sumarauw)