Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengajak seluruh Kementerian dan Lembaga, baik pusat maupun daerah untuk bergerak menciptakan layanan kepegawaian berbasis digital. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (10/5).

 

"Saat ini kita dituntut reformasi birokrasi secara cepat dengan memanfaatkan digitalisasi. Kita sudah tertinggal dengan negara lain yang memaksimalkan sistem informasi teknologi. Teknologi sangat membantu dalam memangkas birokrasi yang berbelit," kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

 

Sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kepegawaian, BKN telah meluncurkan sejumlah layanan berbasis digital seperti Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) berbasis less paper.

 

"Hal itu dilakukan untuk memangkas alur kompleks layanan kepegawaian, sehingga setiap ASN fokus meningkatkan kinerja," ujarnya.

 

Sekretaris Daerah (Sekda) Minsel Danny Rindengan yang ikut dalam acara  tersebut mengatakan, maksud dari Rakornas itu adalah dalam rangka menuju manajemen kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis digital.

 

"Kedepan diharapkan penyelenggaraan bidang kepegawaian akan lebih efisien dan efektif. Karena itu sangat diperlukan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang profesional untuk menanggani bidang kepegawaian," kata Rindengan lewat pesan tertulis yang diterima manadoexpress.co, Rabu (10/5).

 

Rakornas ini buka Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Sebagai pembawa materi Kepala BKN, Menpan dan RB Menteri Keuangan, Menteri Kominfo dan Komisi ASN. (jerry sumarauw)