Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar pertemuan pembahasan isu strategis dan indikator kinerja utama perangkat daerah, bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam rangka menyusun perubahan RPJMD 2016-2021, Kamis (20/4/2017). 

Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab dari seluruh perangkat daerah selaku pelaksana visi-misi kepala daerah, agar keberlangsungan proses pembangunan di Kabupaten Boltim dapat selaras, saling terkait, terpadu dan terjadi interkoneksi dengan arah kebijakan daerah, propinsi dan pemerintah pusat.

Bupati Boltim, Sehan Landjar membuka secara resmi kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Landjar mengatakan bahwa RPJMD adalah dokumen penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Selain memuat rencana program pembangunan sesuai visi dan misi kepala daerah, juga memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan, dan program SKPD.

“Nantinya implementasi dari semua itu dituangkan dalam rencana strategis yang payung hukumnya diperkuat dengan Perbup, sedangkan RPJMD ditetapkan dalam sebuah peraturan daerah,” kata Bupati.

Landjar juga menegaskan, terkait dengan penyusunan perubahan dokumen RPJMD Boltim tahun 2016-2021, terdapat beberapa hal yang perlu diseriusi antara lain, tahapan demi tahapan dalam proses penyusunan perubahan dokumen RPJMD ini harus dilakukan dengan baik. Sehingga, RPJMD yang dihasilkan akan sesuai dengan prosedur dan aturan perundang-undangan.

“Juga dalam penyusuna perubahan RPJMD ini, perlu diakomodir berbagai kepentingan stakeholder pembangunan dan masyarkat. Maka akan lahir RPJMD yang didasarkan pada kebutuhan semua pihak, bukan keinginan sepihak sehingga tidak perlu dilakukan revisi yang kedua kalinya,” kunci Bupati.

Dalam pembahasan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Boltim, Muhammad Assagaf dan Kabag Perencanaan Kinerja dan Anggaran pada Sekretariat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur Pengawasan Kemenpan RB sekaligus sebagai pemateri. (Adv)