Bupati Minahasa, Jantje Wowiling Sajow  (JWS) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Minahasa 2016, kepada Badan Pemeriksa Keuangan Repoblik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Utara, bertempat di Kantor BPK-RI, Manado, Senin (3/4/2017).

Penyerahan LKPD oleh JWS ini bersama juga dengan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey dan beberapa kepala daerah Kabupaten/ Kota di Sulut.

JWS menjadi kepala daerah ketiga sesudah Gubernur Sulut, Olly Dondokambey dan Walikota Manado Vicky Lumentut, yang menandatangani berita acara serah-terima dan penyerahan buku LKPD kepada kepala BPK RI perwakilan Sulawesi Utara, Tangga Muliaman Purba.

Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Tangga Muliaman Purba menyampaikan bahwa, penyampaian LKPD yang dilaksanakan kali ini adalah dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang (UU) Dasar 45 serta peraturan terkaitnya.

Dikatakannya, penyerahan LKPD tepat waktu telah sesuai ketentuan Pasal 56 ayat 3 UU Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan laporan keuangan disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Tanggal 31 Desember 2016 adalah batas akhir Tahun Anggaran 2016, dan tanggal 31 Maret 2017 lalu adalah tepat tiga bulan Tahun Anggaran 2016 berakhir,” Kata Purba.

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey berharap lewat penyerahan LKPD ini seluruh kepala daerah yang wilayahnya belum memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa segera maraihnya.

”Dari 15 Kabupaten/Kota, baru 11 yang memperoleh WTP sementara empat daerah belum. Saya berharap daerah yang belum memperoleh WTP lewat LKPD ini bisa meraih WTP,” pungkasnya.

Saat menyampaikan LKPD, JWS turut didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Jeffry Robby Korengkeng, Kaban Keuangan dan Aset Daerah, Rinny Suwarno, Inspektur Kabupaten Minahasa, Frits Muntu, serta Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Minahasa Moudy L Pangerapan.

JWS mengatakan Pemkab Minahasa terus membenahi cara pengelolaan dan pertanggungawaban keuangan daerah. Menurutnya penggunaan keuangan saat ini benar-benar terarah sesuai program yang ditetapkan. Sistem pengawasan dan pertanggungjawaban juga terus diperketat supaya dana yang dikelola Pemkab Minahasa benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan pelaporannya sesuai aturan.

“Pemkab Minahasa terus berbenah diri dalam hal penggunaan dan pelaporan keuangan. Kami menyadari dana yang kami kelola sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan. Kami optimis target WTP akan kembali diraih karena sistem pengelolaan keuangan telah sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya. (lucky kawengian)