Hukum Tua (Kumtua) Desa Popareng Richard Kaunang, menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) yang dinilai tidak serius mendukung program Presiden Joko Widodo, soal Kampung Keluarga Berencana (KB).

Disaat kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Utara (Sulut), programnya telah berjalan dan didukung sepenuhnya oleh instansi terkait, justru yang terjadi di Minsel sebaliknya. Program yang seharusnya menjadi perhatian Pemkab ini terkesan diabaikan.

"Di daerah lain (Sulut) serius menjalankan program ini. Tapi desa kami yang sudah dicanangkan oleh Pak Wakil Bupati pada awal Maret tahun lalu belum ada sentuhan sama sekali dalam hal infrastruktur," ungkap Richard, saat memberi keterangan kepada manadoexpress.co, Kamis (2/2).

Tujuan dicanangkan Kampung KB ini menurut dia selain memperhatikan perkembangan masyarakat dalam hal kesehatan, pendidikan, pertanian dan perikanan, masalah infratruktur juga menjadi prioritas. Selama ini dia menilai untuk infrastruktur, tidak ada sentuhan dari instansi terkait dalam hal ini Dinas PU.

"Terbentuknya Kampung KB dilihat dari penduduknya yang ada dipesisir pantai dan bantaran sungai. Selain itu pencanangan Kampung KB ini adalah untuk peningkatkan kesejateraan masyarakat. Salah satunya itu, dengan membangun infratruktur penunjang yang menjadi kebutuhan masyarakat," terangnya.

Dilihat dari kebutuhan dia menuturkan, Desa Popareng sangat menginginkan dibangunnya pemecah ombak. Karena, belum adanya pemecah ombak, warga yang bermukim di pesisir pantai merasa terancam dengan gelombang tinggi disertai angin kencang yang datang setiap saat.

"Dengan program ini, kita berharap pemerintah daerah dapat melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Popareng," harapnya. (jerry sumarauw)