Roling jabatan struktural yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel), akhir Desember lalu mendapat kritikan tajam dari kalangan legislatif.

Seperti yang diungkapkan Welly J. Liwe dan Franky Jirro Lelengboto, bahwa pengangkatan dan penempatan beberapa jabatan tidak sesuai mekanisme dan tabrak aturan. Dimana yang terjadi dalam roling tersebut, tenaga fungsional diangkat menjadi tenaga struktural.

"Sangat disayangkan ini bisa terjadi. Kepala BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) kurang cermat dalam pengangkatan kepala sekolah menjadi kepala bidang," kata Liwe saat memberi keterangan kepada wartawan, Jumat (13/1).

Anggota DPRD Minsel Fraksi Gerindra ini sangat menyayangkan hal tersebut bisa terjadi. Karena menurut dia peralihan dari jabatan fungsional ke struktural jelas akan mengurangi tenaga pengajar. Sementara disatu sisi, Minsel masih sangat membutuhkan tenaga pengajar.

"Katanya Minsel kekurangan guru. Ini malah tenaga fungsional dialihkan menjadi tenaga struktural. Saya menilai dalam roling kali ini tidak ada prinsip the right man on the right place. Dimana dalam manajemen SDM (sumber daya manusia) untuk memberdayakan dan menempatkan orang harus sesuai dengan kompentensinya," ujar Liwe.

Lain halnya yang disampaikan Franky Jirro Lelengboto. Wakil Ketua DPRD Minsel ini mendesak agar pemerintah daerah segera menganti Kepala BKPP karena dinilai gagal dalam menjalankan tugas.

"Sebagai mantan pegawai BKN (Badan Kepegawaian Nasional) seharusnya Kepala BKPP tahu dalam menempatkan pegawai. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, tenaga fungsional malah diangkat menjadi tenaga struktural," tukas politisi partai Gerindra ini. (jerry sumarauw)