Para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dituntut memaksimalkan serapan anggaran diakhir tahun. Namun disaat mereka disibukan dengan urusan tersebut justru Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) keluar daerah. Keberangkatannya ini menuai protes beberapa SKPD.

Mereka menilai keberangkatan Kepala DPKAD membuat proses administrasi mereka terhambat dan serapan anggaran terancam tidak maksimal. Padahal Wabup Franky Donnni Wongkar yang dipercayakan bupati sebagai fungsi pengawasan oleh bupati selalu menekankan agar seluruh SKPD harus konsisten dalam hal penyerapan anggaran.

"Disaat kita sedang butuh, Kadis Keuangan malah ke Jakarta. Sebentar lagi sudah mau habis tahun kita dituntut serapan anggaran harus selesai. Namun bagaimana bisa cepat jika Kadisnya berangkat. Bahkan seringkali Kepala Bidang (Kabid) juga tidak ada ditempat," keluh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Corneles Mononimbar, Rabu (21/12).

Menurutnya jika demikian maka banyak yang berkas administrasi kegiatan yang terancam tidak bisa diproses. Mononimbar juga mengeluhkan mengenai berkas dua program yang sudah dijalankan pada triwulan kedua dikembalikan dan belum bisa dicairkan.

"Pada saat proses administrasi ada dua berkas kegiatan saya di triwulan kedua yang dikembalikan. Saya heran kenapa dikembalikan sementara kegiatannya sudah dilaksanakan," keluhnya lagi.

Dia mengaku tidak mengerti mengapa berkas tersebut dikembalikan. Meski demikian dia tetap akan memperbaiki berkas tersebut agar anggarannya dicairkan.

"Total anggaran untuk dua kegiatan Rp39 juta dan kami masih hutang. Kami harap agar kedua program ini tetap dicairkan karena sudah dijalankan," tegasnya.

Terkait masalah ini, Wabup Franky Donny Wongkar menjelaskan tujuan keberangkatan Kepala DPKAD Minsel adalah dalam rangka memperjuangkan hak-hak keuangan Minsel.

"Soal teknis, yang pasti semua SKPD akan terlayani dipelayanan internal. Jika ada berkas program yang sudah dijalankan namun dikembalikan, kemungkinan karena tidak lengkap. Memang untuk pencairan dana ada mekanismenya. Harus dipenuhi agar tidak terjadi kesalahan. Kalau memenuhi syarat pasti akan dibayar," ujar Wongkar. (jerry sumarauw)