Pengamat politik dari Universitas Sam Ratulangi Manado, Dr Ferry Liando menilai eksistensi Partai Perindo di Sulut harus harus diuji.

Saat diwawancarai manadoexpress.co, Senin (12/12/2016), Liando menilai apakah Partai Perindo akan eksis sangat tergantung pada pembahasan RUU Pemilu yang sementara dibahas di DPR RI. Jika persyaratan parliament treshold berubah naik dari 3,5 persen maka belum tentu parpol ini lolos sebagai kekuatan politik di DPR. Namun jika angka parliament treshold di turunkan dari 3,5 persen maka tentu Partai Perindo memiliki peluang lebih bagus.

Terkait kepengurusan 100 persen di Sulut, dia menilai belum tentu bisa menjamin Partai Perindo akan eksis. Persyaratan kepengurusan 100 persen hanyalah persyaratan normatif administratif namun belum tentu partai ini mendapat dukungan publik.

"Saya melihat tidak ada ‘branding’ andalan yang bisa membedakan dengan ‘branding’ parpol lain. ‘Branding’ Perindo masih merupakan duplikasi dari parpol lain. Dalam teori politic marketing, suatu kekuatan politik pendatang baru harus menawarkan produk politik yang bisa membedakan dengan produk politik dari kekuatan politik lain. Produk yang sama tapi hanya mengganti kemasan menjadi tantangan bagi parpol baru," ujarnya

Liando mengatakan alasan hambatan selanjutnya adalah kegagalan parpol ini merekrut tokoh-tokoh besar dalam struktur kepengurusan. Pengalaman politik di Indonesia menunjukkan bahwa kebesaran parpol sangat ditentukan oleh pengurusnya. Jika parpol diisi oleh tokoh-tokoh berpengaruh maka akan menjadi daya tarik bagi pemilih.

"Batu sandungan lainnya terkait eksistensi Partai Perindo di Sulut adalah momentum politik yang tidak menguntungkan bagi partai ini didaerah ini. Meski tidak sebagai pemilih namun mayoritas  masyarakat Sulut bersimpati dengan Basuki Cahaya Purnama (Ahok). Ketidakberpihakan Harry Tanoesoedibjo sebagai Ketua DPP Partai Perindo kepada Ahok tentu akan membatasi publik Sulut untuk bersimpati pada partai ini," tuturnya. (lucky kawengian)