Keterbatasan anggaran untuk kegiatan Program Nasional Agraria (Prona) berpotensi timbulnya pungutan liar dalam proses pengukuran tanah.

Terkait hal ini, Kepala Kantor (Kakan) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tomohon, Gunthar MW Tutuarima SH menuturkan, harus ada solusi untuk mencegah Pungli.

“Dalam waktu dekat ini, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara akan berkoordinasi dengan Bupati/Wali Kota guna mencarikan solusi. Juga berencana membicarakan pengadaan anggaran bagi tim pengukur di kelurahan,” ujar Tutuarima belum lama ini.

Menurut Dia, sinergitas antara BPN dan Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut sangat diperlukan. Dengan harapan, biaya pengukuran tanah bisa dimasukkan ke dalam perubahan anggaran daerah di tahun depan.

“Kalau tidak demikian, bisa dibayangkan dampaknya jika para Lurah menolak mengukur tanah yang lokasinya jauh dari perkampungan dan sulit dijangkau,” sebutnya.

Katanya, soal biaya proses sertifikasi tanah Prona memang ada anggaran dari APBN, tapi penggunaannya hanya sebatas di Kantor BPN. Sementara, biaya untuk tim pengukur dari kelurahan tidak ada.

Ditambahkan Tutuarima, kondisi ini bukan hanya terjadi di Tomohon, melainkan di seluruh Indonesia.

“Saya baru saja mengikuti Rakernas (rapat kerja nasional). Dalam Rakernas, permasalahan ini ramai dibicarakan. Ternyata fenomena ini berlaku se-Indonesia,” tandasnya sembari berharap persoalan ini cepat teratasi. (hendra mokorowu)