Terkait rencana Program BPJS (Badan Pelakasan Jaminan Sosial) yang digaungkan Wali Kota Jimmy F Eman SE Ak (JFE), Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Tomohon mengadakan rapat koordinasi (Rakor), Selasa (25/10). Adapun disampaikan Eman pada Senin (24/10), tenaga kontrak dan pegawai perusahaan daerah di Kota Tomohon akan untuk dicover oleh BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Rakor tersebut menyosialisasikan Program BPJS Ketenagakerjaan untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS). Dilaksanakan di Aula Kantor Walikota Tomohon. Wali Kota JFE mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untuk mengatasi resiko sosial ekonomi.

Dijelaskan JFE, tenaga kerja kontrak merupakan bagian organisasi yang mendukung kesuksesan program pemerintah. Suatu keharusan dari pemerintah untuk bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Dengan mengikuti Program BPJS tersebut, banyak manfaat yang akan diperoleh peserta.

Wali Kota berharap, kiranya program ini dapat melindungi dan menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya. Juga meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja serta terus mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional.

"Pemkot Tomohon akan mengcover seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) dan tenaga kontrak serta Limnas. Bukan hanya BPJS Kesehatan, tapi juga Ketenagakerjaan, mulai Tahun 2017. Diharapkan, program ini dapat meningkatkan kinerja dalam ruang lingkup pemerintahan," Ujar Eman saat membuka Rakor.

Selaku Narasumber, yakni Kepala Kantor Cabang BPJS Minahasa, Widhi Astri Aprillia Nia. Dihadiri Asisten II, Ronny Lumowa SSos MSi, Asisten III, Ir Harold F Lolowang MSc, Inspektur Kota Tomohon, Ir Joyke Karouw MSi, Kepala Disnaker, Drs Daniel Pontonuwu dan jajaran Pemkot Tomohon. (hendra mokorowu)