Wali Kota Tomohon, Jimmy Feidie Eman SE Ak dengan tegas mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) segera membentuk tim khusus, Satuan Tugas (Satgas) anti pungutan liar (Pungli).Untuk itu Wali Kota mengimbau kepada seluruh jajaran Pemkot Tomohon dan perusahan daerah, agar tidak melakukan pungli dalam bentuk apapun. Hal tersebut ditegaskannya pada saat berada di Aula Megfra, Matani 2, Senin (24/10).

Langkah ini merupakan upaya  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang steril tanpa korupsi. Pada dasarnya, Pungli akan bermuara pada tindak korupsi yang konsekuensi hukumnya jelas. Satgas Anti Pungli (SAP) akan berada di bawah koordinasi Wakil Wali (Wawali) Kota Tomohon, Syerly Adelyn Sompotan (SAS).

Dikatakan Eman, Pemkot akan sangat tegas menindak, apabila mendapati ada oknum-oknum tertentu yang melakukan  Pungli. Tindakan nantinya yang akan diambil, yakni sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Seperti pemecatan atau pemberhentian dan pelimpahan ke aparat hukum.

"Saya mengimbau kepada seluruh pelayan masyarakat bersama para penanggih retribusi, agar jangan melakukan Pungli, sehingga tidak berurusan dengan aparat penegak hukum," tegas Eman dalam sambutannya di kegiatan intensifikasi dan extensifikasi sumber-sumber retribusi daerah.

Sementara, Wawali SAS menuturkan, pemungutan retribusi akan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Misalnya, pemungutan retribusi persampahan akan dilakukan Dinas Tarumansa dan disetor ke kas daerah. Katanya, dana retribusi tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah yang nantinya digunakan untuk pembangunan sarana fasilitas umum yang keuntungannya akan dirasakan oleh masyrakat.

Terkait pembentukan SAP, Pemkot Tomohon juga akan menyediakan layanan aduan masyarakat, seperti SMS Center atau Call Center. Ini untuk memudahkan proses pelaporan masyarakat yang menyaksikan atau mengalami pungli. Pemkot Tomohon mempersilahkan masyarakat untuk merekam jika melihat atau mengalami tindakan Pungli, kalau perlu difoto. (hendra mokorowu)