Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Tomohon Tahun 2016 diterima dan disetujui semua fraksi di Dewan Kota (Dekot), Kamis dini hari, (8/9). Fraksi Partai Golkar, PDI Perjuangan, Demokrat dan Gerindra sepakat menetapkan APBD-P tersebut menjadi Peraturan Daerah Kota Tomohon.

Hal ini dinyatakan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Banggar dan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2016, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon.

Menanggapi pendapat akhir fraksi, Wali Kota Tomohon, Jimmy F Eman SE Ak mengatakan, selaku pemerintah pihaknya sepakat menerima seluruh masukan, usulan, kritik  yang konstruktif dan sejumlah catatan yang disampaikan masing-masing fraksi.

"Sesungguhnya ini menjadi bahan introspeksi, sekaligus menjadi bahan kontrol kita semua untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan di Kota Bunga tercinta ini," ucap Eman.

Dijelaskannya, melalui perubahan APBD ini, pihaknya akan berupaya untuk melakukan penyelesaian-penyelesaian, baik aspek pendapatan, pembelanjaan maupun pembiayaan.  Dengan cara memaksimalkan anggaran yang ada sebagaimana pesan politik yang disampaikan masing-masing fraksi.

Eman menegaskan, komitmen kesungguhan Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon lebih memperhatikan dan mengutamakan kepentingan belanja publik daripada aparatur. Ini berarti, belanja untuk aparatur sedapat mungkin ditekan dengan tidak menghilangkan substansinya.

Kebijakan terkait penetapan APBD-P dinilainya sangat tepat, karena untuk memperoleh kualitas pelayanan publik yang lebih baik, haruslah didukung dengan dana yang memadai. Kata Eman, keberhasilan pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan masyarakat, terlihat dari besarnya APBD yang dialokasikan kepada belanja publik, bukan pada aparatur.

"Demi terwujudnya kerinduan masyarakat Kota Tomohon tercinta, kami pun tetap berharap, adanya pengawasan dari para anggota dewan dalam pelaksanaan program pro rayat ini. Tentunya, bersama sinergitas jajaran Pemkot Tomohon," kunci Eman. (hendra mokorowu)