Dinas Kesehatan Kota Bitung menjadi salah satu SKPD yang memberikan target PAD minim. Dimana, dari Rp 800 Juta target PAD, baru terealisasi sebesarRp.208.925.000 atau 26% saja. Hal mana terungkap dalam Rapat rutin Evaluasi PAD dan PBB yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Daerah, di BPU Kantor Walikota Bitung, Senin (22/8).

Rapat yang dipimpin langsung Wakil Walikota Bitung, Ir.Maurits Mantiri itu, membahas beberapa masalah penting, di antaranya penunggak pajak lama bakal jadi daftar hitam serta dorongan mengejar target pencapaian PAD.

Kadispenda Kota Bitung, Olga Makaraw, menerangkan bahwa target PAD tahun 2016 sebesar Rp 97Miliar. Dan, realisasinya sampai 16 Agustus 2016 telah mencapai Rp60.430.711.656 atau 63%. Sedangkan PBB dari target Rp 10 Miliar baru dicapai 2.852.469.832 atau 28,52%.

Saat dikonfirmasi wartawan secara terpisah, Kadis Kesehatan Kota Bitung, dr. Vonny Dumingan, mengaku target PAD tahun ini sangat sulit dicapai. Pasalnya, sebagian besar pasien adalah peserta BPJS.

Dijelaskannya, penerimaan pendapatan dari Dinas Kesehatan hanya berupa biaya tindakan kepada pasien kategori umum yang belum memperoleh kepesertaan BPJS. Untuk itu, terangnya, pihaknya sudah mengajukan agar Dinkes tidak lagi dibebankan dengan mengejar target PAD. ”Dalam artian, itu sama saja dengan menyuruh warga harus sakit. Padahal, mereka tidak sakit. Kalaupun sakit, sebagian besar pasien sudah mendapatkan pelayanan BPJS,” pungkasnya.

Menengahi akan masalah target PAD yang semakin menurun oleh Dinas Kesehatan Kota Bitung itu, Makaraw sendiri menganjurkan agar pihak Dinas Kesehatan melakukan kajian teknis, kemudian diusulkan pada Perubahan APBD tahun 2016 ini. (keket)