Kehadiran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Daerah (TP4D) adalah bentuk upaya pemerintah untuk mendukung pembangunan daerah serta perpanjangan tangan dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal mana diungkapkan Walikota Bitung, Maximilliaan Jonas Lomban,SE, M.Si, saat membuka acara sosialisasi TP4D, di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kantor Walikota Bitung, Rabu (29/6).

Sosialisasi ini turut dihadiri Wakil Walikota Bitung, Ir. Maurits Mantiri dan  Kepala Kejari Bitung, Agustian Sunaryo,SH,CN.

Dalam sambutannya, Lomban mengatakan pelaksanaan kegiatan ini sebagai follow up atas Pidato Presiden RI Jokowidodo pada Upacara HBA ke-55 tgl 22 Juli 2015. Dimana kegiatan ini bertujuan agar dalam pemberantasan korupsi, penegakan hukum harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga kelancaran program pembangunan, serta dalam rangka dukungan Kejaksaan pada keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Nasional dan Daerah.

Menurutnya, perlu ada pengawalan dan pengamanan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, sehingga tidak timbulnya penyimpangan dan kerugian Negara. ”Semua unsur SKPD yang ada di Kota Bitung, harus mempunyai rancangan awal untuk pembangunan. Dan jangan takut dalam melakukan percepatan realisasi anggaran yang penting disesuaikan dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Dijelaskannya, asumsi sebagian besar ASN bahwa dasar yang melatar belakangi TP4D adalah Stigma Kriminalisasi. Sehingga, rendahnya Penyerapan Anggaran serta adanya ketakutan dan keragu-raguan Pemerintah dalam mengambil keputusan, sehingga  berdampak pada proses hukum yang akan terjadi. 

Kegiatan tersebut menghadirkan pemateri Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Bitung, Mustari Ali dan dihadiri para pejabat lingkup Pemkot Bitung, Tim P4D dan instansi terkait lainnya. (keket)