Dua tahun meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata membuat Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu tidak merasa puas.

Buah dari hasil tersebut, bupati langsung mengisyaratkan akan meroling jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minsel yang dianggap tidak maksimal dalam menjalankan tugas.

"Sudah ada warning dari Bupati. Bupati tidak puas dengan hasil opini WDP. Dianggap ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam menghadapi temuan-temuan BPK ada yang tidak ditindaklanjuti," jelas Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Roy Tiwa saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (15/6).

Dia bahkan sempat menyinggung kala menerima hasil tersebut bupati marah besar. Bahkan selesai acara bupati langsung bertolak ke Jakarta.

"Kalau tidak ada aturan, bupati maunya sekarang dilakukan roling. Itu pertanda memang bupati tidak puas dengan hasil tersebut," terangnya.

Dia mengatakan ada dua SKPD yang menjadi bahan evaluasi karena dinilai gagal dalam menjalankan tugas. Namun dia tidak mau menyebutkan SKPD yang dimaksud. Selain itu masih ada juga beberapa SKPD yang mendapat rapor merah.

"Kalau torang kerja sesuai aturan mengapa harus takut. Sekarang diukur dengan kinerja, kalau kinerja tidak tercapai diganti atau nonjob," katanya.

Untuk melakukan roling jabatan dia menambahkan Pemkab Minsel sudah mengantongi rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Namun realisasinya bisa dilaksanakan bulan Agustus nanti.

"Sudah ada persetujuan untuk dilakukan mutasi jabatan lewat surat rekomendasi dari KASN. Rekomendasi ini yang menentukan untuk melakukan mutasi jabatan," sebutnya.

"Dalam roling nanti yang paling banyak dimutasi eselon tiga. Untuk eselon dua belum bisa memastikan ada berapa SKPD," tambah Tiwa. (jerry sumarauw)