Senator Sulawesi Utara (Sulut) Fabian Sarundajang (BISA) mengatakan reformulasi sistem perencanaan pembangunan model Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) harus dilakukan. GBHN dianggap bisa mnenjadi patron pembangunan jangka panjang nasional.

”Ini harus dilakukan agar bisa menjadi haluan dari kinerja pemerintah, utamanya presiden yang saat ini tak lagi bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca dihapuskannya GBHN,” katanya kala menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Reformulasi perencanaan pembangunan model GBHN di Manado, baru-baru ini.

Ia menjelskan, sejarah di jaman Soekarno ada manifesto politik atau manipol, di mana GBHN dibuat oleh presiden sendiri. Dan saat orde baru ada GBHN yang dibuat oleh MPR dan nyatanya rezim itu bertahan 32 tahun. Saat reformasi tidak ada GBHN tapi ada UU Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Panjang.

"GBHN perlu direformulasi karena lebih jelas dibanding RPJP, RPJM, RKP yang tidak jelas ’output’ dan ’outcome’ serta benefitnya. Kalau tidak mau namanya GBHN karena itu dianggap produk orde baru, bisa diubah yang substansinya sama dengan GBHN,” katanya. (happy karundeng)