Wajah Korps Bhayangkara kembali tercoreng. Sayatan demi sayatan digoreskan dalam hati warga Bumi Nyiur Melambai. Sederetan kasus kekerasan terhadap warga Sulawesi Utara, jadi menu utama sajian pelayanan publik oleh para aparat hukum. Perlawanan pun menyembul.
Salah satunya dikumandangkan Senator Sulawesi Utara Benny Rhamdani. Aktivis 98 ini sangat menyesalkan dua peristiwa kekerasan yang dilakukan aparat negara yang juga penegak hukum di Kota Manado selang dua hari belakangan.

Prajurit kepolisian melakukan pemukulan dalam penertiban aksi unjuk rasa ketika merayakan hari lahir Pancasila. Aksi ini membuat mahasiswa yang tergabung dalam GMKI babak belur. Aksi yang sama dilakukan Kamis kemarin. Ketua GP Ansor Sulut juga dipukuli. "Saya mengutuk, mengecam tindakan brutalisme aparat. Sangat disesalkan aparat negara yang hidupnya bergantung dari uang rakyat, kemudian  mempertontonkan secara demonstratif aksi premanisme dan brutalisme terhadap rakyatnya sendiri," imbuh Brani, Kamis (2/5). "Ini tidak bisa ditolerir atau dibenarkan dari sudut pandang mana pun. Apalagi jika bicara tugas dan fungsi aparat negara," sambungnya.

Dari kedua peristiwa ini dianggap harus ada yang bertanggungjawab. Karena ada falsafah prajurit 'Tidak ada prajurit yang salah kecuali pemimpin atau komandan'. Maka Kapolresta Manado adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap dua peristiwa kekerasan itu. "Dia benar-benar masuk ke Manado membawa masalah. Dia tidak paham sosiokultur orang Sulut atau Manado," tegasnya.

Yang kedua, aksi kekerasan itu menggambarkan Kapolresta Manado tidak satu garis dengan Kapolda. Karena selama ini, penanganan kasus di masyarakat yang dilakukan Kapolda Marpaung masih positif. Bahkan Polda Sulut dapat penghargaan sebagai Polda terbaik se-Indonesia. "Jadi jelas kehadiran Kapolresta Manado ini jadi musibah bagi rakyat Manado. Pertama dia tidak paham sosiokultural penanganan maslah kemasyarakatan khususnya terkait unjuk rasa. Kedua, dalam operasi di lapangan, Kapolresta tidak linear atau sejalan dengan sikap dan pola pendekatan Kapolda Sulut," ulasnya.

"Jadi dia harus mundur. Kapolda juga harus bertanggungjawab mencopot Kapolresta dan Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polresta Manado, serta menghukum seberat-beratnya aparat pelaku tindakan tak beradab itu," tegas Brani. "Arogansi kekerasan yang dipertontonkan aparat keamanan itu adalah cara-cara primitif yang dilakukan oleh orang-orang primitif di zaman primitif. Ini era reformasi. Semua mental buruk warisan era orde baru tidak boleh lagi hidup di kepala para penyelenggara negara atau aparat penegak hukum," katanya.

Senator ini mengingatkan agar budaya malu harus ditanamkan dalam kepala aparat penegak hukum. Dimana hidupnya dibiayai oleh masyarakat. "Jadi budaya malu kalau gaji kita dibayar oleh rakyat, hidup kita ditanggung oleh rakyat, seragam yang kita pakai dibiayai dari uang rakyat, harus ada dalam kepala para penyelenggara negara atau aparat penegak hukum. Kalau rasa malu itu tidak ada maka yang keluar itu arogansi dan kesewenang-wenangan. Cara berfikir primitif seperti ini lah yang harus diproses dengan revolusi mental," ketusnya.

Brani paham betul tugas fungsi aparat negara. Selai itu ia tahu persis mereka hidup dari uang rakyat. Maka aksi kekerasan itu disebutnya sangat menjijikkan. "Ini akan lebih merusak citra institusi kepolisian di mata masyarakat. Jadi untuk apa Kapolresta itu dipertahankan," katanya.

Atas peristiwa yang menjijikkan dan memalukan ia bernazar korban bukan hanya akan jatuh dari masyarakat. Hal yang sama juga akan dialami oknum-oknum di balik tindakan kekerasan itu. "Saya bernazar. Kalau kemarin dan hari ini masyarakat yang jadi korban, ke depan harus ada yang jadi korban dari pihak pelaku. Kita akan bawa kasus ini sampai ke Kapolri," tegasnya.

Sebagai Waketum GP Ansor Pusat, Brani telah berkoordinasi dengan pimpinan pusat untuk menyeret kasus ini ke Kapolri. "Selain itu sebagai Wakil Ketua Komite I DPD, kasus ini akan dibawa dalam rapat resmi dengan Kapolri," bebernya.
 

Brani pun mengaku sudah koordinasi dengan Kapolda Sulut yang berjanji akan menelisik apa dasar dan alasan aksi itu dilakukan. "Saya sudah koordinasi dengan Kapolda dan dia bilang akan ngecek soal kasus ini," ujarnya.

Ia bahkan menyisipkan pesan. Kapolresta Manado diberikan waktu 2x24 jam untuk meminta maaf kepada rakyat. Tapi, tuntutan mundur tetap jadi prioritas. "Jadi dia harus minta maaf dan mundur. Kalau tidak selaku Waketum Ansor saya akan instruksikan seluruh kekuatan Ansor-Banser Sulut untuk mendatangi Polresta Manado untuk meminta pertanggungjawaban kapolres," pungkasnya. (happy karundeng)