Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Dr Drs Arnold Poli SH MAP mengatakan, keberhasilan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) diraih berkat pembinaan dan arahan dari tim BPK. Secara khusus melihat pengelolaan keuangan dan asset dibantu BPKP serta berkat kerjasama.

“Hal ini ada kaitan langsung dengan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan secara baik. Kepada ORMAS, LSM yang telah memberikan kontribusi, kritik, saran dan pendapat. Ini juga menjadi penilaian bagi pemerintah untuk mendapatkan WTP, sebab semua hasil ini dipersembahkan kepada masyarakat Kota Tomohon,” tutur Poli.

Ditambahkannya, ini semua bukan karena kerja Pemerintah Kota (Pemkot) semata, tetapi kita melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. ”Ini torang samua pe hasil karja nyata bukang karna  pribadi,” akunya.

Sementara, Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah, dr Juliana D Karwur MKes MSi mengatakan, kunci keberhasilan adalah bekerja dan berdoa. Dirinya menekankan  pada Capacity Building dengan motto terus berjuang untuk WTP.

Diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkot Tomohon TA 2015. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Pemkot Tomohon tahun 2015. Dengan memperhatikan kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektivitas system pengendalian intern. Dengan demikian Opini yang di berikan dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon TA 2015 adalah WTP. (hendra mokorowu)