Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi (JWS) menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, di Ruang Rapat GBHN Gedung Nusantara V, Senayan Jakarta.

Rapat yang membahas permasalahan ketenagalistrikan di wilayah timur Indonesia ini, dipimpin oleh Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba SH MM, dihadiri oleh Anggota DPD Ir Marhanny VP Pua MA dan sejumlah Anggota DPD RI lainnya. Turut diikuti pula oleh Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw, Wakil Walikota Bitung Ir Maurits Mantiri, sejumlah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota serta Kepala Dinas ESDM Provinsi, Kabupaten dan Kota lainnya.

RDP ini menghasilkan beberapa kesimpulan di antaranya mendesak PT PLN untuk memperbaiki dan memperluas jaringan distribusi interkoneksi untuk mengatasi permasalahan listrik dari daerah surplus listrik ke daerah yang mengalami defisit. Di samping itu mendesak PT PLN mengikutsertakan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) agar pembangunan ketenagalistrikan sesuai dengan kebutuhan daerah dan mensosialisasikannya ke daerah.

Sebelumnya, Bupati JWS yang didampingi Kadis ESDM Minahasa Drs Donald Wagey dan beberapa pejabat lainnya, ikut memberikan masukan terkait Coorporate Social Responsibility (CSR) dari PT PLN. Menurut Bupati, ada hal yang seharusnya diperbaiki PT PLN dalam mengelola CSR. Misalnya CSR yang hulunya dari Danau Tondano. Setahu dia, CSR ini hanya dikelola PT PLN atau tidak diserahkan kepada pemerintah daerah kemudian dimasukkan dalam APBD untuk selanjutnya dikelola. Alhasil, alat berat untuk Danau Tondano yang berasal dari CSR PT PLN, tidak bisa digunakan karena sudah rusak. "Sistem pengelolaan CSR seperti ini yang sebaiknya diubah supaya kontribusinya terhadap Danau Tondano dan masyarakat luas dapat dirasakan," kata Bupati JWS. (kelly korengkeng)