Senator Sulawesi Utara (Sulut) Benny Rhamdani kembali berdialog dengan masyarakat Bumi Nyiur Melambai. Kali ini, Brani menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan warga Sangihe.

Dialog yang dilaksanakan di Politeknik Nusa Utara, Selasa (17/5) ini lebih dikerucutkan ke persoalan ketidakhadiran negara di daerah perbatasan. Pada kesempatan itu Brani berbicara dan mendapat banyak pertanyaan, masukan dan saran. Namun, Brani menggarisbawahi bahwa pemerintah pusat saat ini melakukan pembiaran terhadap rakyat di perbatasan.

Pemerintah terkesan menutup mata terhadap pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia dengan Philipina ini.

"Sulawesi Utara khusunya Sangir Talaud merupakan pintu gerbang Indonesia di pacific, harus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Terutama dalam hal pembagunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan pelabuhan” ungkap Brani dihadapan Ratusan mahasiswa.

Brani menegaskan, akan mendesak pemerintah untuk memfokuskan pembangunan di perbatasan lewat pendekatan kemanusiaan.

"Kehadiran negara di kawasan perbatasan harus dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan bukan sekedar membangun menara atau tugu perbatasan," imbau Wakil Ketua Komite I DPD RI ini.

Ia juga mengaku saat ini komite I DPD RI sedang mengkaji urgensi dan relevansi RUU daerah perbatasan sebagai usul inisiatif untuk menjawab persoalan masyarakat.

“Masalah keterbelakangan, ketertinggalan dan keterisoliran daerah perbatasan harus menjadi prioritas utama pembangunan wilayah tersebut, apalagi masing-masing daerah perbatasan memiliki karakteristik berbeda-beda, karena kondisi social, ekonomi, politik dan budaya dengan negara tetangga,’’ tegasnya. (happy karundeng)