Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolmong, nampaknya masih menunggu kepastian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong, terkait penambahan anggaran yang mencapai Rp 6,8 miliar, untuk pelaksanaan tahapan Pilkada Bolmong, 2017 mendatang.

Anggaran yang dikucurkan oleh Pemkab Bolmong melalui APBD 2016, awalnya sebesar Rp.19 milliar. Namun, pihak KPU mengaku anggaran tersebut tidak mencukupi untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah di Bolmong, yang mencakup 15 Kecamatan. Untuk itu, KPU memutuskan mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp.6,8 milliar.

Terinformasi, hingga saat ini KPU dan Pemkab belum menandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dikarenakan masih belum disetujuinya ketambahan dana tersebut.

“Selasa lalu KPU sudah memaparkan ke TAPD dan Asisten I terkait peruntukan dana tersebut,” ujar Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan (TUP) Pemkab Bolmong, Teguh Krisjati.

Ketua KPU Bolmong, Fahmi Gobel menjelaskan, peruntukan dana tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. “Dasar hukumnya sudah jelas. Karena untuk penganggaran tahapan Pilkada ini, sudah diatur dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) dan PMK (Peraturan Menteri Keuangan),” kata Gobel.

Dia juga berharap, agar selisih dana itu dapat terakomodir di APBD-P tahun ini. “Karena jika diestimasikan, untuk penggunaan dana sekira Rp19 miliar hanya sampai bulan November. Sehingga tahapan Pilkada bisa berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Selain itu tambah Gobel, Ketua KPU Provinsi Sulut, Yessy Momongan telah melakukan supervisi ke Pemkab Bolmong terkait dengan deadline penandatanganan NPHD. Di mana Ketua KPU Provinsi telah menjelaskan secara langsung di hadapan Bupati terkait dengan deadline NPHD. Sementara itu, Asisten I Pemkab Bolmong, Chris Kamasaan menjelaskan, pihaknya masih komunikasikan dengan Tim Banggar DPRD Bolmong, terkait penambahan Rp6,8 miliar. “Masih dirapatkan dengan Tim Banggar terkait penambahan dana itu. Apakah akan diakomodir di APBD-P 2016 atau APBD 2017 mendatang,” katanya. (endar yahya)